Satumejanews.id. PENAJAM PASER UTARA – Pembangunan pengaman pantai di kawasan Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memperoleh anggarab APBD Provinsi Kaltim taun 2024, mendapat perhatian angota DPRD Kaltim, khsusnya Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2024.
Guna mengetahui proses pelaksanaan Pembangunan di lapangan, Pansus melakukan peninjauan ke lapangan pada Rabu (7/5/2025). Sebab, proyek itu sedang memasuki tahap pengerjaan fisik sepanjang sekitar 500 meter.
“Kami ingin memastikan pembangunan ini efektif dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam menghadapi gelombang pasang dan abrasi yang mengancam pemukiman warga,” ujar anggota Pansus LKPj DPRD Kaltim, Sugiyono.
Dikatakan, peninjauan tersebut bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dari segi anggaran, waktu pelaksanaan, serta kualitas konstruksi. Proyek pengaman pantai ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam mengatasi ancaman abrasi dan menjaga keberlanjutan kawasan pesisir yang strategis di wilayah PPU.
Menurutnya, pentingnya proyek ini sebagai langkah perlindungan lingkungan sekaligus pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir. Ketika melakukan peninjauan di lapangan, Sugiyono berdialog langsung dengan pihak pelaksana proyek serta perwakilan dari bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-Pera Kaltim. Diskusi itu membahas kendala teknis di lapangan dan solusi yang dapat ditempuh agar pembangunan tidak menyimpang dari rencana awal.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengawasan proyek. Menurutnya, partisipasi warga dapat membantu menjaga hasil pembangunan agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang serta mendorong rasa kepemilikan terhadap fasilitas publik yang dibangun di wilayah mereka.
Pansus LKPj akan menyusun catatan hasil kunjungan ini sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah provinsi dalam laporan akhir. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas program pembangunan, khususnya yang menyangkut perlindungan kawasan rawan bencana seperti wilayah pesisir. (adv/rd/sm)
