Satumejanews.id. SAMARINDA – Sanggota DPRD Kaltim Abdul Rachman Agus mengatakan, tambang ilegal yang marak terjadi tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius.
“Aktivitas tambang yang tidak berizin ini seringkali mengabaikan aspek keselamatan, merusak lingkungan, dan bahkan menciptakan konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Terkait hal itu, pihaknya meminta pemerintah dan pihak berwenang melalukan penertiban terhadap tambang koridor. Yakni, tambang yang beroperasi di wilayah abu-abu hukum atau zona yang belum memiliki kejelasan tata ruang.
Menurutnya, pengaturan yang tegas terhadap tambang-tambang ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab.
Terkait persoalan itu, DPRD Kaltim beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan keja ke Komisi XII DPR RI, agar para wkail rakyat di Senayan itu membuat regulasi yang jelas. Hal ini sangat penting, agar penanganan sektor tambang ini ditangani serius oleh pemerintah.
“Semoga dari pertemuan hari ini dapat lahir kebijakan konkret yang menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” harapnya.
Ia menambahkan, kerja sama yang solid antara kedua pihak akan menjadi kunci untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dan memastikan bahwa sektor ini berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama dalam menata ulang regulasi dan pengawasan sektor pertambangan, khususnya di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya seperti di kaltim. Sehingga hasil dari dialog ini mampu melahirkan solusi yang berkeadilan dan berpihak pada kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. (adv/rd/sm)
