Satumejanews.id. SAMARINDA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Musyawarah Kerja Daeah (Mukerda) dirangkai dengan dialog Kebangsaan antar pimpinan Ormas Islam, selama dua hari (Rahu dan Kamis), 24-25 September 2025, di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.
Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid mengatakan, Mukerda ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah awal perencanaan, tetapi juga pijakan untuk implementasi program kerja yang berdampak nyata bagi umat Islam di Kaltim
Kegiatan dengan tema” Ukhuwah Islamiyah Untuk Indonesia “, tambahnya, ingin mencari masukan, dialog dan pemikiran pemikiran dari para peserta Mukerda untuk program lima tahun ke depan.
Sedankan pesertanya terdiri daripPengurus harian, ketua Komisi dan MUI kabupaten kota se-kaltim minus MUI kubar dan Mahulu yang berjumlah sekitar 50 orang. Selain itu juga dihadiri pengurus MUI pusat yang diwakili Wakil Sekretaris Jenderal H Rofiqul Umam Ahmad yang yang memberi pengarahan tentang tata cara dan pelaksanaan organisasi MUI kedepan yang lebih terorganisir dan lebih menyentuh masyarakat.
Menurut mantan ketua Baznas Kaltim ini, ke depan kegiatan MUI harus lebih menyentuh masyarakat, terutama masyarakat bawah yang masih perlu bimbingan dari para guru, ulama.
“Selama 4 tahun lebih ini, MUI melalui komisi dan lembaga banyak menggelar kegiatan, seperti pelatihan, seminar, talkshow dan lain lain ternyata ini tidak cukup, MUI perlu terobosan-terobosan yang lebih menyentuh masyarakat,”ujarnya.
Kegiatan yang lebih dibutuhkan masyarakat, lanjut Rasyid, seperti pelatihan penyembelihan hewan, hewan kurban atau unggas, juga pelatihan fardhu kifayah.
Masalah penyembelihan hewan kurban dan unggas ternyata masih ditemukan di mana mana, di kampung, di pasar di RPH, RPU banyak yang belum halalan thoyyiban dan ini kawajiban MUI yang menjawab tantangan ini.
“LPPOM MUI Kaltim, memang sudah menggelar kegiatan yuleha (tentang tata cara penyembelihan hewan kurban) di Kabupaten Penajam, Paser termasuk di Bontang , tapi masih perlu ditingkatkan lagi,”harap Rasyid.
Dikatakan, masalah yang tak kalah urgen, selain masalah halal adalah pembinaan mualaf yang masih sangat minim. Seperti di Samarinda ada ratusan mualaf tetapi yang tersentuh pembinaan hanya segelintir.
“Sebetulnya MUI Kaltim dan Baznas sudah membentuk Lembaga pembinaan mualaf tapi baru dua bulan lalu sehingga belum jalan kegiatanya ,oleh karena itu dengan adanya Mukerda ini kita harapkan masukan masukan dari para tokoh, para ulama agar kegiatan MUI ke depan betul betul bias dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu hasil curhatan dan masukan dari MUI Kabupaten Kota juga tak kalah menarik yang dialami masyarakat mulai masalah halal, masalah kemiskinan dan mualaf, seperti yang dihadapi MUI Kukar. Kukar dengan wilayah yang luas dan terdiri dari puluhan kecamatan banyak terdapat para mualaf tanpa pembinaan.
“Sebetulnya di Kukar Pemkab sudah mencanangkan satu desa satu dai, tapi ternyata mereka banyak yang tak tahan tugas di Pedalaman,” kata Wakil Ketua MUI Kukar Irianto.
Di Kutim, juga tak kalah menarik. D sana selain masalah halal, masalah mualaf juga ditemukan banyak pernikahan siri. Akibatnya, banyak permasalahan setelah beranak pinak, tekait anak, sehingga anaknya sulit untuk sekolah. Padahal pemerintah mewajibkan semua anak harus sekolah.
“ Saya prihatin di Kutim banyak sekali ditemukan pernikahan siri yang menyebabkan mereka banyak menghadapi masalah ini. Untuk, MUI harus menyikapinya secara serius,” pinta Ketua MUI Kutim Muhammad Adam (*/mui/sm)
