Satumejanews.id. BALIKAPAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengapresiasi atas kedatangan Komisi III DPR RI di Balikpapan. Direncanakan, rombongan wakil rakyat itu akan melakukan diskusi di Mapolda Kaltim, Kamis (8/5/2025).
“Kita harapkan kunjungan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan penegakan hukum, khususnya dalam memerangi peredaran narkotika yang menjadi perhatian serius di Kaltim,” ujarnya.
Kedatangan rombongan Komisi III DPR RI itu, disambut Ananda Emir Muis bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, menyambut kedatangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.
“Besar harapan kami, dengan hadirnya pimpinan Komisi III DPR RI dan anggotanya dalam kunjungan kerja spesifik ini, permasalahan terkait narkotika di Kaltim bisa turut tertangani lebih baik,” ujar Ananda usai menyambut rombongan.
Menurutnya, kerja sama dan dukungan dari pusat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran lembaga daerah dalam menanggulangi persoalan narkotika yang kian kompleks. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum agar strategi pemberantasan narkoba dapat berjalan efektif dan menyentuh akar permasalahan.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Sari Yulianti, ke Kaltim terkait melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, khususnya di bidang narkotika. Langkah ini sebagai upaya DPR RI untuk melihat langsung kondisi dan penanganan kasus narkotika di berbagai daerah.
Dijadwalkan, rombongan DPR RI dijadwalkan melakukan pertemuan dan diskusi dengan sejumlah lembaga penegak hukum. Di antaranya, jajaran Kepolisian Daerah Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta Badan Narkotika Nasional Kaltim yang berlangsung di Mapolda Kaltim. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkotika di wilayahnya. Ia menegaskan, Pemprov Kaltim terbuka terhadap berbagai masukan dan kebijakan strategis yang dirumuskan Komisi III DPR RI guna memperkuat sistem hukum dan keamanan di daerah. (adv/rd/sm)
