Satumejanews.id. SANGATTA – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutim memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang mampu mentargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025 sebesar Rp 358 milyar, atau naik sebesar Rp 66 milyar dari tahun sebelumnya.
“Kenaikan ini sebagai wujud peningkatan kinerja pada 11 Sektor Pajak dan Retribusi Daerah,” ujar anggota DPRD Kutim Hasna mengawali pemandangan fraksi di DPRD terkait nota penjelasan pemerintah mengenai rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dalam Sidang Paripurna, di ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Jumat (22/11/2024) sore.
Di hadapan Ketua DPRD Kutim Jimmi yang memimpin rapat yang juga turut dihadiri Asisten Pamkesara Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono tersebut, Hasna menyebut, mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pendoman Penyusunan APBD. Bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah Wajib mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
“Fraksi Golkar memandang ketentuan ini harus diupayakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk menyinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah guna mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional dan menuju Indoensia Emas 2045,” ujarnya.
Terkait, Belanja Modal Infrastruktur sebesar Rp 4,321 triyiun, Fraksi Golkar melihat target Belanja Modal sebesar 40 persen dari total belanja daerah, tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pendoman Penyusunan APBD tahun 2025.
“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah khususnya Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) agar waktu penyampaian Rancangan APBD berikutnya dilaksanakan lebih awal, sehingga pembahasan anggaran bisa lebih optimal dan komprehensif antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD,” pungkasnya. (adv/sm3)
