Satumejanews.id. SANGATTA – Anggota Komisi D Bidang pemerintahan Ramadhani didaulat untuk membacakan Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) terkait nota penjelasan pemerintah mengenai rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dalam Sidang Paripurna, di ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Jumat (22/11/2024) sore.
Di hadapan hadapan Ketua DPRD Kutim Jimmi yang memimpin rapat, Ramadhani menyebut, Raperda tentang APBD merupakan satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kutim. APBD sendiri merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat.
“Kita ketahui bersama, bahwa dalam mewujudkan amanat rakyat melalui ekeskutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daeah yang dimilki dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) tahun 2021-2026,” ujarnya di hadapan Wakil Ketua II Prayunita Utami, Asisten Pamkesra Poniso Suryo Renggono serta undangan lainya.
Sebagai bentuk antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD Tahun 2025 ini. Pihaknya meminta agar jajaran Pemkab Kutim untuk bekerja lebih cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Selain itu, pemerintah juga tidak hanya sekedar mampu membelanjakan dan menghabiskan anggaran.
“Namun pemerintah juga harus bisa terus menggali potensi dan sumber pendapatan alternatif lainnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satunya melalui sektor ekonomi yang ada secara efektif dan efesien,” bebernya.
Terakhir, dirinya juga meminta agar seluruh jajaran Pemkab bisa lebih bekeja keras dan bergerak cepat, cermat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target-target hendak dicapai terpenuhi serta serapan anggaran bisa dimaksimalkan. (adv/sm3)
