Satumejanews.id. SAMARINDA – Rendahnya partisipasi tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dinilai tidak adil lantaran Kaltim hanya 1,2 persen dari total keseluruhan. Sehingga perlu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menuntaskan Pembangunan IKN tersebut.
“Jika kita lihat data terbaru tenaga kerja di IKN yang jumlahnya 225 ribu tenaga kerja yang diterima untuk proyek tersebut, yang berasal dari Kaltim hanya 1,2 persen. Ini sangat memprihatikan,” kata Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Senin (25/11/2024).
Di menyebutkan angka tersebut tidak ideal. Sebab, proyek IKN berada di Kaltim, dan masyarakat kita seharusnya memiliki kesempatan yang lebih besar bisa terlibat di dalamnya. Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan, mengingat proyek besar ini dilaksanakan di wilayah mereka.
Hasanuddin menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek strategis seperti IKN, tidak hanya untuk pemerataan ekonomi tetapi juga sebagai langkah mengurangi kesenjangan sosial yang berpotensi muncul akibat perkembangan pesat di daerah tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan alokasi yang memadai dalam proyek ini. “Melibatkan masyarakat lokal akan mempermudah adaptasi sosial terhadap perubahan yang cepat dan menciptakan rasa memiliki terhadap pembangunan di wilayah mereka,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pusat. Hasanuddin percaya banyak warga Kaltim memiliki keterampilan dan potensi yang memadai untuk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan IKN, mulai dari infrastruktur hingga logistik.
“Perlu ada kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat lokal. Pemerintah harus memberikan pelatihan atau program pengembangan keterampilan agar mereka siap berkontribusi,” tegasnya. Hasanuddin berharap langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal. Menurutnya, keberhasilan proyek IKN tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. (adv/sm4)
