SANGATTA- Wakil Bupati Kasmidi Bulang mewakili Pemkab Kutim menyampaikan Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Mengenai Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna ke-22 DPRD di ruang sidang utama, Kamis (21/7/2022) sore dan dihadiri 20 anggota dewan.
Diawal tanggapannya,Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kutim yang telah menelaah nota penjelasan KUA- PPAS tahun anggaran 2023 dan memberikan pandangan berupa saran, himbauan serta masukan demi terwujudnya kebijakan anggaran yang efektif, efisien dan dapat melayani kepentingan masyarakat.
Secara berturut-turut dimulai dari tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi PPP terkait proyeksi surplus pembiayaan sebesar Rp 483,5 miliar dengan rincian, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 500 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 16,5 miliar.
“Jika penerimaan pembiayaan sebesar Rp 500 miliar disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan maka anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar masyarakatmasyarakat yang lebih berkualitas, “jelasnya.
Berikutnya tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Golkar. Pemkab Kutim tetap komitmen memprioritaskan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang yakni 20 persen dari total APBD bagi sektor pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
Kemudian tanggapan Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Nasdem. Pemkab Kutim sependapat dengan Fraksi Nasdem terkait penyusunan rencana KUA-PPAS harus sinergi dengan program provinsi maupun pusat.
“Dalam penyusunan rencana KUA-PPAS, Pemkab Kutim tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah dengan mengaju dukungan prioritas program provinsi maupun pusat, ” ujarnya.
Selanjutnya, tanggapan Pemkab Kutim terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat. Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 terdapat enam prioritas pembangunan Kutim dua diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dan penguatan teknologi informasi daerah dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemkab Kutim merencanakan mengalokasikan anggaran infrastruktur minimalsebesar 25 persenpersen terutama membiayai fasilitas publik. Pemkab Kutim juga menganggrkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Berikutnya jawaban Pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dari pada tahun sebelumnya dengan alasan telah melandainya COVID-19 serta optimisme pemerintah pusat terkait situasi ekonomi makro.
“Optimalisasi pendapatan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terus didorong semaksimal mungkin dengan penerapan transformasi teknologi diyakini mendukung pertumbuhan ekonomi Kutim kedepan,” terangnya.
Terhadap pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Pemkab Kutim sependapat dengan Fraksi KIR yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara stabil, berkualitas dan berkeadilan.
“Pemkab Kutim akan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, pengembangan SDM, pemerataan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, ” ujarnya.
Terakhir penjelasan pemkab Kutim atas pemandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB). Pemkab Kutim terus berupaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tercapai kabupaten yang lebih mandiri dan berdaya saing di luar sektor yang menjadi primadona yakni pertambangan dan perkebunan.
“Pemkab Kutim akan terus mengurangi ketergantungan pendapatan dari sektor pertambangan dengan menggali sektor potensial lainnya seperti pertanian, perikanan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, ” ungkapnya.(*)
