Satumejanews.id. SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 DPRD Kaltim, melakukan peninjauan sejumlah proyek strategis di Samarinda, Selasa (22/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya dalam merealisasikan program pembangunan prioritas.
Kunjungan tersebut melibatkan sejumlah kepala dinas dan direktur rumah sakit, yang bersama-sama meninjau titik-titik proyek pembangunan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, hingga fasilitas olahraga. Tujuannya untuk melihat langsung progres pembangunan serta efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2024.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kaltim, Agus Suwandi, menyebut beberapa proyek besar menjadi perhatian utama dalam kunjungan ini. Di antaranya, rehabilitasi Hotel Atlet di Kompleks Stadion Kadrie Oening yang menelan anggaran sebesar Rp111,2 miliar, serta pembangunan Gedung Pandurata di RSUD AW Sjahranie dengan nilai anggaran Rp136,5 miliar.
“Kami ingin memastikan proyek-proyek strategis ini benar-benar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Agus, dari hasil kunjungan tersebut, banyak proyek yang menunjukkan progres positif dan bahkan sudah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga. Ia menilai bahwa beberapa fasilitas yang dikunjungi menunjukkan kualitas pembangunan yang cukup baik, termasuk dalam aspek kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.
Beberapa proyek bahkan mendapat apresiasi khusus dari Pansus, seperti Kantor Samsat UPTD Samarinda yang dinilai telah melayani masyarakat dengan lebih efisien dan modern, serta SMA Negeri 5 Samarinda yang mengalami peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan secara signifikan. “Hal-hal seperti ini menjadi catatan positif dalam laporan kami,” kata Agus.
Selanjutnya, DPRD Kaltim akan menyusun laporan evaluasi lengkap untuk disampaikan dalam sidang paripurna. Agus menegaskan bahwa evaluasi LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengawasan nyata terhadap pelaksanaan anggaran dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. (adv/rd/sm)
