SANGATTA— Alokasi anggaran tahun 2023, terutama KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara)yang sudah disetujui antara DPRD dan Pemkab Kutim, menjadi perhatian para wakil rakyat. Salah satunya dr Novel Tyty Paembonan. Dia meminta kepada eksekutif, anggaran tahun depan memprioritaskan untuk urusan wajib dan pelayanan dasar.
“Urusan wajib dan pelayanan dasar segera diselesaikan. Sehingga kepentingan masyarakat lebih diutamakan dan kesejahteraan bisa meningkat,” pinta politis Gerindra ini, Jumat (19/8/2022).
Menurut Novel, panggilan anggota Komisi B DPRD Kutim ini, kedua lembaga itu sudah sepakat tahun 2023, anggarannya diarahkan untuk urusan wajib yang mendasar. Sehingga tidak ada alasan jika hal itu nantinya terbengkelai.
Urusan wajib yang maksud Ketua DPD Gerindra Kutim ini, yakni yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
“Di sisi lain kita juga peduli dengan sektor pertanian perkebunan dan lainya. Namun urusan wajib harus menjadi atensi pemerintah untuk bisa segera terpenuhi,” tegas mantan PNS ini.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur terutama jalan penghubung antar kecamatan menjadi salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah tahun 2023 mendatang. Sebab, kondisinya saat memang perlu penanganan secara serius dan menjadi perhatian lebih oleh pemerintah.
“Mudahan di tahun-tahun ke depan masyarakat sudah bisa merasakan hasil pembangunan di seluruh wilayah Kutim,” harap Novel.(smn5/smn1)