Satumejanews.id. SANGATTA- Informasi terkait adanya perusahaan di kawasan pesisir Kutim yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, langsung ditindaklanjuti anggota DPRD Kutim. Para wakil rakyat itu langsung turun ke lapangan.
“Memang masih ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Kemarin kita datangi dan meminta jangan sampai terulang lagi,” kata Faizal kepada awak media, yang enggan menyebut nama perusahaan yang dimaksud.
Menurut Faizal, dia bersama Ketua Komisi B DPRD Kutiim Hepnie serta anggota dari fraksi PPP Muhammad Ali, langsung terjun ke lapangan. Tujuannya menindak lanjuti laporan masyarakat terkait penyelewengan BBM yang tidak seharusnya digunakan perusahaan.
Daerah yang dikunjungi itu antara lain, wilayah Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Karangan dan Sandaran (Sangsaka). Menurut Faizal, penggunaan BBM bersubsidi sudah ada regulasinya sendiri, yakni Peraturan Presiden (Perpres) no 117.2022 tentang perubahan ketiga Perpres nomor 190 tahun 2014, tentang Penyediaan, Penditribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Sesuai aturna tersebut, pihak perusahaan tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi. Sebab, BBM bersubsi diperuntukkan masyarakat.
“Informasi lainnya ada, ada perusahaan yang tidak membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Dan, itu kan tidak boleh,” ujarnya.
Selama melakukan kunjungan tersebut, Komisi B meminta komitmen perusahaan yang ada untuk ikut serta membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya taat melakukan perpajakan yang sudah diatur penarikanya dan dilakukan Pemerintah Daerah.
“Salah satunya melakukan pembayaran pajak kendaraan operasional yang digunakan serta uji kelayakan (KIR) secara rutin. Sebab, di sana (wilayah perusahaan) jarang ada razia kendaraan, sehungga perlu disampaikan agar ada kesadaran kolektif semua perusahaan,” pungkasnya. (adv/sm3)
