Satumejanews.id. PENAJAM – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan adanya percepatan signifikan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Berbagai proyek strategis kini telah mencapai tahap akhir proses tender dan dijadwalkan untuk penandatanganan kontrak pada 21 Mei 2025 mendatang.
Basuki menjelaskan, percepatan ini menjadi momentum penting dalam pengembangan IKN. Ia menyatakan, proses tender telah dimulai dan akan mencapai puncaknya dengan penandatanganan kontrak pada akhir Mei. “Bahkan ini bakal lebih ramai lagi pada 21 Mei. Sudah ada kontrak penandatanganan pekerjaan. Makanya kami sudah tender tanggal 21 ini,” ujarnya, seperti dikutip dalam wawancara dengan host RRI Samarinda Rudi Mulyadi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah fokus menyelesaikan proyek-proyek prioritas di IKN, termasuk pembangunan jalan tol menuju kawasan istana, gedung kantor Wakil Presiden, serta masjid negara yang menjadi ikon spiritual nasional.
Selain proyek infrastruktur inti, sektor permukiman dan kawasan perumahan juga menjadi perhatian utama. OIKN memastikan bahwa pembangunan hunian yang layak dan terintegrasi akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan kawasan ini.
Dalam hal pendanaan, Basuki menyebut skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil menjaring investasi hingga Rp 132 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti hunian, jalan, sarana dan prasarana strategis, serta kanal multi-utility hasil kolaborasi dengan pihak swasta.
Tak hanya proyek pemerintah, sektor swasta juga dilibatkan secara aktif. Basuki mengungkapkan bahwa berbagai investasi murni swasta, termasuk pembangunan hotel, rumah makan, arena pacuan kuda, hingga taman safari kini tengah dalam tahap persiapan. Lahan telah tersedia dan proses investasi sedang berjalan.
Presiden Prabowo Subianto turut memberikan tugas khusus kepada Basuki untuk menuntaskan pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif di kawasan IKN. Target penyelesaian pembangunan lembaga-lembaga negara ini ditetapkan pada akhir 2027 atau awal 2028.
Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN tidak hanya difokuskan pada aspek fisik. Pemerintah juga menjalankan program-program yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat lokal, terutama warga di Kecamatan Sepaku yang menjadi pusat pengembangan kawasan.
Ia menyampaikan bahwa proses perencanaan kawasan dilakukan secara partisipatif. Masyarakat setempat dilibatkan sejak awal untuk menyampaikan aspirasi mereka. “Jadi, bukan kami desain lalu dibicarakan ke masyarakat, tetapi sebaliknya kami dengar dulu aspirasi masyarakat, baru kami desain dan kembalikan untuk disetujui,” tutup Basuki. (rd/sm)
