Satumejanews.id. SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyambut baik forum rapat kerja bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kaltim. Langkah ini sebagai upaya menyelaraskan visi dan arah pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Rudy Mas’uda dan Seno Aji ke depannya.
“Dalam situasi efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat, pengaturan ulang kegiatan menjadi hal yang krusial. Kami ingin tahu bagaimana penyesuaian program, dan apa saja yang akan menjadi prioritas,” ujar Nanda, Kamis (5/6/2025)
Dalam forum tersebut, tiga sektor utama menjadi fokus pembahasan, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Nanda, refocusing anggaran diarahkan ke tiga sektor tersebut agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan tidak bersifat seremonial belaka.
Meski dua program unggulan pasangan Rudy–Seno, yakni Gratispol (gratis sekolah dan pelayanan) dan Jospol (jomblo produktif), sudah mulai diperkenalkan, DPRD Kaltim memilih bersikap objektif. “Kami lihat dulu pelaksanaannya. Kalau memang efektif, tentu kami dukung. Tapi kalau ada kekurangan, kami beri masukan. Fungsi dewan bukan hanya memuji, tapi juga mengawal,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Nanda berharap hubungan antara DPRD dan Pemprov Kaltim bisa terus mencair dan produktif. Ia menekankan pentingnya menghindari rivalitas kekuasaan antar lembaga daerah. “Yang terpenting bagaimana setiap kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan forum rapat itu menjadi langkah awal membangun komunikasi dan kolaborasi antarlembaga. Menurutnya, sinergi bukan hanya penting dalam tahap perencanaan, tetapi juga pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. “Tujuannya agar tidak ada saling menyalahkan, semua bergerak bersama. Sehingga pembangunan bisa lebih akurat karena berasal dari berbagai sumber, termasuk aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD dalam reses mereka,” ungkapnya.
Sri menekankan, masukan dari lapangan tetap harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Artinya, pemerintah tetap perlu menyeleksi usulan pembangunan berdasarkan pertimbangan anggaran agar pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim bisa tercapai secara adil dan berkelanjutan. (adv/rd/sm)
