Satumejanews.id. SANGATTA- Infrastruktur pendidikan di Kutim dinilai masih belum merata di 18 kecamatan. Sehingga diperlukan langkah nyata, agar dunia pendidikan di daerah ini kualitasnya bisa lebih baik lagi ke depan.
“Karena infrastruktur pendidikan belum merata, sehingga banyak sekolah yang belum memperoleh akreditasi (pengakuan) dari Badan Akreditasi Nasional (BAN),” kata Yan, salah seorang anggota DPRD Kutim.
Ketua Komisi D DPRD Kutim bidang Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan, permasalahan dunia pendidikantidak hanya cukup sampai di situ. Pria yang sebelumnya pernah mengabdi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah di Kecamatan Telen ini, membeberkan, Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik juga menjadi kendala di Kabupaten yang memiliki slogan “Tuah Bumi Untung Banua” ini. Hingga saat ini masih ada sekolah yang belum terakreditasi.
“Dulu banyak guru bantu yang pendidikanya masih belum linear, namun pemerintah daerah juga tidak tinggal diam, salah satu upayanya dengan memberikan beasiswa untuk para guru, baik di UNMUL maupun di UT (Universitas Terbuka) dan saya lihat itu sudah berjalan dengan baik, dan bisa dianggap (persoalan SDM) sudah aman, ” ujarnya.
Lebih jauh, politisi dari Partai Gerindra ini menjelaskan, terkait akreditasi, banyak faktor yang menjadi dasar untuk penilaian sekolah tersebut, untuk mendapatkan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), diantaranya daya dukung infrastruktur yang memadai yang dimiliki oleh masing-masing sekolah.
“Bagaimana kondisi ruang kelas, jumlah kamar mandi apakah sesuai dengan jumlah siswa, termasuk tata letaknya semua ada standarnya, kantin sehat, ruang UKS dan perpustakaan, termasuk dokumentasi kegiatan yang dilakukan sekolah, karena itu mempengaruhi penilaian dari mereka (BAN), ” ujarnya.
Untuk diperlukan adanya langkah kongkret yang perlu diambil oleh pemerintah agar permasalahan tersebut bisa segera teratasi, sehinga target terkait akreditasi bagi seluruh satuan pendidikan bisa segera tercapai. (adv/sm3)
