Satumejanews.id. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terus berupaya untuk menurunkan angka stunting, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Tidak ada efisiensi untuk kegiatan penurunan stunting. Kami harus maksimalkan setiap program untuk menekan angka stunting,” kata Wakil BupatinMahyunadi usai kunjungan kerja TPPS dalam rangka Cap Jempol Stop Stunting di BPU kecamatan Sangatta Utara, Rabu (19/3/2025).
Program penurunan stunting menjadi salah satu prioritas nasional, dan Pemkab Kutim berkomitmen mendukungnya baik secara finansial maupun kebijakan. Untuk itu, Mahyunadi mengajak setiap kepala dinas untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah ini dengan cara menjadi orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting.
“Minimal satu kepala dinas mengangkat tiga anak asuh,” ujarnya.
Ia berharap dengan komitmen yang kuat untuk menurunkan angka stunting di Kutim, nantinya dapat merubah peringkat kedua terendah keluarga berisiko stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) pada akhir 2026. Disisi lain, Mahyunadi menyoroti ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di sektor tambang dan perkebunan dengan tingginya angka stunting. Ia menilai salah satu akar masalah stunting adalah pengangguran yang tinggi di wilayah tersebut.
“Perusahaan harus membuka lapangan kerja bagi warga lokal agar kebutuhan gizi anak terpenuhi,” tegas Mahyunadi yang menjabat sebagai Ketua TPPS Kutim.
Ia mengingatkan bahwa penanganan stunting tidak boleh hanya menjadi formalitas belaka.
“Program harus berbasis data by name by address dan turun langsung ke lapangan,” pesannya.
Tak lupa, ia menginstruksikan DPPKB untuk menginventarisasi penyebab stunting sebelum Idulfitri, agar kebijakan tepat bisa diterapkan setelah lebaran.
Acara itu juga dirangkai dengan Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Awal Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis “Cap Jempol Stop Stunting” yang difasilitasi oleh KDOD LAN Samarinda.
Sementara itu, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan dari Wakil Bupati untuk program satu kepala dinas tiga anak asuh.
“Kami akan menyusun rencana program tersebut dan mendatangi setiap kepala dinas untuk menawarkan data anak stunting yang harus diasuh,” ungkapnya.
Junaidi juga menyebutkan hingga akhir 2024, diperkirakan ada 1.895 anak berisiko stunting di Kutim, dengan Kecamatan Bengalon menjadi yang terbanyak, mencapai lebih dari 300 anak.
“Kami sudah memulai, saya selaku kepala dinas DPPKB sudah mempunyai anak asuh,” imbuhnya.
Menurut Junaidi, penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya milik DPPKB, melainkan seluruh pemangku kepentingan. Ia optimistis target 2026 dapat tercapai jika pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bersinergi. (sm4)
