Satumejanews.id SAMOSIR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, dipimpin oleh Plt Sekretaris DPPKB Kutim, Hj Mustika bersama staf, Satgas PPS, serta perwakilan BKKBN Kaltim antara lain dr Yuliani dan Achmad Syarief, S.Si, melakukan Benchmarking mengenai inovasi dan efektivitas pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) dan pelayanan KB pasca persalinan di Kabupaten Samosir. Kegiatan ini berlangsung di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (29/11/2024) lalu.
Pada kesempatan tersebut, Plt Sekretaris DPPKB Kutim, Hj Mustika, S.E., M.AP mengutarakan Benchmarking ini bertujuan untuk mempelajari program-program unggulan yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya terkait pelaksanaan AKS dan pelayanan KB pasca persalinan.
” Salah satu pencapaian signifikan di Pangururan adalah penurunan angka stunting sebesar 3,9%, dari 26,3% pada tahun 2022 menjadi 22,4% pada tahun 2023,” ucapnya.
Salah satu inovasi utama yang dipelajari adalah program pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak stunting. PMT yang diberikan berupa 2 telur, satu pisang dan susu, yang terbukti efektif menurunkan angka stunting secara signifikan. Dari 929 anak stunting yang terdata hanya sebanyak 23 balita, atau 2,47% yang dirujuk ke dr. Hadrianus Sinaga untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Melalui pendanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), anak-anak stunting yang dirujuk mendapat perawatan di RSUD dengan pengawasan dokter spesialis.
“Dengan adanya Benchmarking ini, diharapkan Kabupaten Kutai Timur dapat mengadopsi dan menyesuaikan berbagai program dan strategi yang sudah terbukti efektif di Kabupaten Samosir dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,”singkatnya.
Sementara Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Samosir, dr Priska Situmorang, M.M, menyampaikan berbagai program yang dilakukan di Samosir bertujuan untuk mendukung penurunan stunting secara menyeluruh di Kabupaten Samosir.
“Program-program ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Disisi lain ia membeberkan pelaksanaan program PMT tidaklah tanpa tantangan. Di lapangan, beberapa keluarga menolak memberikan PMT kepada anak-anak mereka dan menolak untuk mengambil PMT dari desa atau makanan dari rumah pemasak. Kendala ini menghambat pelaksanaan program dan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menurunkan angka stunting. Selain itu, pemberian PMT yang dihentikan dapat menyebabkan penurunan status gizi anak.
Sedangkan, penurunan stunting di Pangururan juga melibatkan berbagai Perangkat Daerah (PD) terkait, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang bekerja sama dalam meningkatkan sumber daya perkarangan dan asupan gizi bagi kelompok masyarakat. Selain itu, promosi konsumsi ikan lele di beberapa desa turut didorong untuk mendukung gizi keluarga.
“Bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional juga telah disalurkan kepada 1.355 keluarga rawan stunting di seluruh kecamatan dengan bantuan daging ayam yang diberikan dalam enam interval,” terangnya didampingi kabid KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Hotnida Pintauli Manalu, SKM dan Kabid pengendalian penduduk, penyuluh dan penggerakan Rumintang R.A. Manik,S.ST, M.Kes.
Tak hanya itu, upaya peningkatan sanitasi dan akses air bersih juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Samosir. Bantuan berupa pembangunan sambungan rumah (SR) air bersih dan tangki septik telah dilaksanakan di sejumlah desa, dengan anggaran sebesar 7,9 miliar rupiah untuk pembangunan SR dan 379 juta rupiah untuk tangki septik.
“Semua program ini merupakan bagian dari intervensi untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir,”pungkasnya.(smn4)
