Satumejanews.id. SANGATTA – Setelah mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait penyampaian nota keuangan Raperda APBD Perubahan tahun 2023, Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang mengatakan, wajar saja pihak DPRD menyampaikan kritik dan saran.
“Kita tidak boleh antipati terhadap pandangan atau masukan dari legislatif (DPRD). Kritik dan masukan dari dewan ini justru ini menjadi cambuk bagaimana pihak eksekutif (Pemkab Kutim) meningkatkan kinerjanya,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang, usai mendengarkan pemandangan umum fraksi DPRD, Selasa (5/9/2023).
Dijelaskan Wabup, partai politik adalah perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan asiprasinya. Fungsi legislatif juga sebagai pengawasan. Jadi punya hak untuk mengontrol kegiatan yang dilaksanakan eksekutif.
Seperti diketahui, setelah Pemkab Kutim menyampaikan nota penjelasan terkait Raperda APBD-Perubahan tahun 2023, kemudian fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pemandangan umum. Kegiatan itu digelar Selasa dalam rapat paripurna ke-28, dipimpin Ketuanya Joni didampingi Waki Ketua Asti Mazar dan 24 anggota dewan lainnya.
Pada kesempatan itu, seluruh fraksi yang ada di lembaga legislatif pemandangannya. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan fraksi DPRD Kutim. Di antaranya utang tahun 2022 kepada para kontraktor sebesar Rp 30,2 milyar yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Rp 3,2 milyar di Dinas Pekerjaan Umum. Fraksi dalam dewan mengingatkan pihak eksekutif segera melunasi utang pihak ketiga dan jangan sampai menjadi berlarut-larut.
Kemudian masih rendahnya serapan anggaran hingga akhir triwulan II hanya sebesar 33,65 persen atau setara dengan Rp 1,989 trilyun dari total anggaran senilai Rp 5,886 trilyun. “Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan banyaknya program kegiatan yang belum terlaksana hingga memasuki triwulan ke- 3 ini,”ujar Basti Sanggalangi dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah prioritas anggaran yang ditujukan untuk program – program prioritas seperti perbaikan jalan dan jembatan terutama jalan antar desa, jalan tani, penyediaan air bersih perkotaan dan penyelesaian pembangunan dermaga kenyamukan.
“Jika pelabuhan ini selesai, otomatis perekonomian masyarakat bisa meningkat,arus barang dan jasa juga lebih lancar mengakibatkan harga barang tidak terlalu mahal,” ungkap Yan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya. (sm4)
