Satumejanews.id. SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diminta segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum bisa bekerja secara maksimal. Terutama terkait pengelolaan dan penyerapan anggaran khususnya dalam pembangunan bidang Infrastrukur.
“Ini sudah bulan Juni, kok kesannya santai saja. Sudah seharusnya belajar dari pengalaman tahun lalu. Sebab, dalam laporan LKPJ Bupati, disebutkan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar, sekitar Rp 1,5 trilyun” ujar anggota DPRD Kutim Yan.
Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang cukup memaadai saat ini, seharusnya Pemkab Kutim lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, untuk mengejar ketertinggalan khusunya di bidang infrastruktur. Jangan sampai terkesan santai-santai saja.
“Kami (DPRD) sudah berulang kali mengingatkan kepada Pemkab Kutim terkait masalah ini. Salah satu tujuannya agar semua OPD bisa maksimalkan daya dukung yang dimiliki, karena demi kepentingan masyarakat di seluruh Kutim,” ucap Yan.
Seperti diketahui, APBD Kutim tahun 2023 ini mencapai sekitar Rp 5,9 trilyun. Sudah seharusnya, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan Pemkab Kutim secara maksimal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya pembangunan infrastrukur jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.
Di berbagai wilayah Pedalaman Kutim, masyarakat masih mengidamkan pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga transportasi dan komunikasi bisa lebih lancar lagi. Terlebih dalam menjual atau memasarkan hasil atau produksi pertanian tidak terkendala, jika kondisi jalan mulus.
“Coba jalan ke daerah hulu, mau lewat aja susah. Apalagi kalau pasa musim hujan. Belum lagi masyarakat yang mau mengangkut hasil pertaniannya tentu tidak bisa lancar. Nah, jika infrastruktur jalan sudah diperbaiki, masyarakat sangat terbantu, lantaran tidak mengalami kesulitasn lagi,” ujar Yan. (adv/sm3)
