Satumejanews.id. KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengeikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenko PMK secara hybrid, Senin (8/9/2025).
Kegiatan itu berlangsung di ruang eksekutif kantor Bupati di Tenggarong. Pemkab kukar dipimpimpin Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar Dafip Haryanto. Dari Kemendagri dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian.
Dalam pertemuan itu, membahas tiga hal utama, yakni kondisi keamanan, penanggulangan kemiskinan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertemuan itu diikuti berbagai daeah lain juga secara online.
Pada pertemuan itu, Mendagri mengatakan, berdasarkan data terbaru, inflasi year on year tercatat turun dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen. Sedangkan inflasi month to month justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia.
“Dengan kondisi ini, konsumen bisa lebih ringan bebannya karena harga tidak melonjak. Sedngkan produsen juga tetap diuntungkan karena bisa berproduksi lebih stabil,” kata Tito.
Ia menegaskan, inflasi yang terkendali tidak hanya berdampak pada harga kebutuhan pokok, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat. Jika inflasi bisa dijaga, tambahnya, pemerintah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Masyarakat nyaman berbelanja, sementara pelaku usaha punya ruang untuk tumbuh dan berkembang.
Terkait keamanan, mantan Kapolri ini mengatakan, pentingnya kolaborasi kepala daerah bersama Forkopimda dalam menjaga Kamtibmas, termasuk mengaktifkan kembali sistm Keamanan Keliling (Siskamling). “Kepala daerah harus bisa merangkul tokoh masyarakat demi terciptanya suasana kondusif, serta mempercepat pemulihan fasilitas publik yang rusak pasca aksi massa,” pintanya.
Sedangkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhaimin Iskandar pada kesempatan itu menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen pada 2026 mendatang, dengan penurunan 0,86 persen setiap tahunnya. “Mengendalikan inflasi di setiap daerah adalah kunci utama untuk menekan angka kemiskinan,” ujar mantan Menaker ini. (adv/sm/diskominfo)
