Satumejanews.id. SANGATTA – Kemampuan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama lemahnya proses penyerapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Ha ini tentu berdampak terhadap proses pembangunan yang tidak bisa direalisaikan sesuai denga tenggat waktu yang sudah ditentukan.
“Satu kritik saya terhadap pemerintah yang sekarang, bahwa SDM kita dalam menyerap anggaran sangat lemah. Kita bisa lihat dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023 memilik Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Rp 1,7 trilyun yang tidak terserap, ini ada apa,” ujar anggota DPRD Yan.
Selain itu, pemerintah daerah juga dinilainya tidak mampu menyerap seluruh aspirasi yang masuk dari warga secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat akan kembali harus menunda untuk bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah lama dinantikan selama ini.
“Maksudnya, kalau sudah ada pembangunan yang 100 persen, contohnya jalan penghubung antar kecamatan yang seharusnya selesai. Karena proses penyerapanya lambat, akhirnya mereka harus menikmati kondisi jalan yang kalau hujan becek dan berdebu saat musim kemarau dating, bisa tertunda lagi,” imbuhnya.
Dia mengaku prihatin melihat kondisi jalan penghubung antar kecamatan yang belum tuntas semuanya diselesaikan. Sebenarnya masyarakat sudah Sangat berharap terkait pelaksanaan pembangunan tersebut, namun kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini, menyebut, pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Hal itu bisa terlihat dari berbagai program yang dijalankan belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat, terutama dalam hal pemerataan pembangunan.
“Jadi slogan ‘Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua’ ini masih harus tertunda, karena kelemahan mereka mengelola anggaran. Angka Rp 1,7 trilyun itu kan anggaran SiLPA di tahun 2023, belum lagi di tambah program Multy Years contrac yang juga tidak terserap dengan baik. Hal ini akan jadi berapa banyak lagi anggaran kita yang tidak terserap, ini harus menjadi catatan bagi pemerintah,” ujar Yan. (adv/sm3)
