Satumejanews.id. SANGATTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terkait percepatan program pembangunan yang selama ini digaungkan, dipertanyakan. Salah satunya anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.
“Dari pengamatan dan sepengetahuan selama ini, Pemkab Kutim terus menggaungkan percepatan pembangunan, namun kenyataannya, berbanding terbalik. Sampai saat ini, belum ada geliat Pembangunan di lapangan, seperti yang digadang-gadang sebelumnya,” kata Faizal Rachman.
Sampai sekarang ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, belum ada yang jalan. Padahal Bupati Ardiansyah Sulaiman sudah teriak-teriak, kalau realisasi program pembangunan tidak mencapai target sampai dengan 30 persen akan ada sanksi. “Salah satunya insentif pegawai tidak dibayarkan,” ujar anggota Komisi B DPRD Kutim ini.
Menurut politisi partai besutan Megawati Soekarno Putri ini menyebut, pemerintah berasalan hingga saat ini, pihaknya masih melakukan perbaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni tahun 2024. Sehingga program pembangunan yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPRD Kutim belum bisa direalisasikan secara menyeluruh.
“Saya berharap proses ini (pergeseran) bisa dipercepat. Jangan sampai numpuk lagi kayak kemarin (2023) di akhir tahun,” ujar anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim tersebut.
Faizal juga mewanti-wanti kepada Pemerintah Kutim, agar lebih bijak dalam pengelolaan anggaran yang tahun ini mencapai Rp 9, 1 trilyun. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, termasuk dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Terkait penggunaan anggaran harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Semuanya harus dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Faizal. (adv/sm3)
