Satumejanews.id. SAMARINDA – Menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, seluruh apparat pemerintah diharapkan menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, bagi anggota TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjaga netralitas.
“Netralitas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Meski memiliki tugas-tugas penting dalam pemerintahan, mereka wajib menjalankan tanggung jawabnya dengan netral tanpa mendukung salah satu pihak,” ujar Abdulloh, anggota DPRD Kaltim.
Ia menekankan, sikap ini bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi setiap aparat negara. Sikap netral TNI, Polri, dan ASN sudah diatur dalam undang-undang, terutama bagi ASN.
Netralitas ini, katanya, merupakan bagian dari etika profesional yang wajib dijaga. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ini tidak hanya mengurangi integritas institusi pemerintah, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Lebih lanjut, Abdulloh mengingatkan bahwa TNI, Polri, dan ASN harus tetap fokus pada pelayanan publik dan menjaga stabilitas, terutama saat memasuki periode politik seperti Pilkada. Ia menilai keterlibatan dalam politik dapat mengganggu kredibilitas pemerintah dan menimbulkan konflik kepentingan.
Abdulloh juga menyampaikan, pemerintah daerah dan pimpinan di setiap lembaga harus mengingatkan seluruh anggotanya untuk menjunjung tinggi prinsip netralitas ini. Menurutnya, penegakan netralitas akan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang seharusnya netral.
Dia berharap masyarakat turut aktif memantau perilaku aparat negara selama Pilkada 2024. Diimbau, agar masyarakat untuk melaporkan jika melihat adanya tindakan yang melanggar netralitas, sehingga integritas dan kredibilitas proses demokrasi tetap terjaga dengn baik.
Ia berharap semua pihak dapat menghormati dan menjalankan perannya dengan baik demi menjaga keutuhan dan kestabilan demokrasi di Kaltim. (adv/sm4)
