SANGATTA – Kutai Timur yang memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 masih jadi sorotan wakil rakyat di kawasan Bukit Pelangi.
Salah satunya Fraksi Demokrat DPRD Kutim, seperti disampaikan Abdi, ketika membacakan pemandangan umum fraksinya Senin (20/6/2022). Dia berharap, tahun depan Kutim bisa meraih WTP seperti yang pernah ditorehkan beberapa tahun sebelumnya.
“Predikat WDP ini bisa menjadi cambuk dan semangat kita untuk memperbaiki catatan yang diberikan BPK. Sehingga tahun depan mampu meraih predikat opini WTP,” kata Abdi.
Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur(Kutim) merupakan suatu kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.
Besarnya APBD Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Demokrat berharap, agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja guna memenuhi kebutuhan birokrasi. Terkait hal ini, Fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah agar pemenuhan hak asasi masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kami menyarakan kepada segenap OPD terus melakukan kinerja maksimal dengan segala upaya membangun daerah ini dan melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Abdi.(smn5)
