Satumejanews.id. SANGATTA- Wabup Kasmidi Bulang meminta standar pelayanan penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan bidan dioptimalkan. Hal ini berkiatan dengan usaha pencapaian kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing.
Hal itu diutarakan Wabup membuka kegiatan Akselerasi Peningkatan Program KB Melalui SDM yang Kompeten dan Berdaya Saing, di Hotel Victoria, Sangatta Utara, Selasa (15/11/2022). Kegiatan ini digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
“Saya mengapresiasi yang tinggi bagi DP2KB. Sebab, kegiatan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kinerja bagi tenaga penyuluh KB dan bidan,” kata Kasmidi di hadapan Ketua PKK Kutim Hj Siti Robiah dan seluruh peserta.
Dia berharap, kegiatan ini mensinergikan beberapa mitra kerja dalam program KB untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan sebuah keluarga.
Kepada para peserta, Kasmidi juga menyampaikan pesan untuk mengikuti seluruh materi yang akan diberikan oleh narasumber. Sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh masyarakat di bidang KB.
Pada kesmepatan itu, Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa peserta yang telah berhasil meraih prestasi dalam ajang Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor. Diantaranya Puskesmas Muara Bengkal yang berhasil meraih juara pertama kategori Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tingkat Provinsi Kaltim. Selain itu ada penyerahan simbolis dua unit kendaraan dinas bagi penyuluh KB di kecamatan.
Sebelumnya, Sekretaris Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, Al Khafid Hidayat menyampaikan, peningkatan akselerasi penyuluh KB dan bidan sangat mendukung tercapainya indikator utama BKKBN, terutama target sasarannya adalah menurunkan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR)
Dijelaskan, target sasaran strategis BKKBN, yang pertama adalah, menurunkan angka TFR pada 2021 dari target TFR 2,24 terwujud 2,24. Yang kedua adalah peningkatan angka prevalensi kontrasepsi modern.
Namun pada 2021, target yang sebesar 62.16 belum tercapai, dan baru terealisasi 57.0. Ini terjadi karena dalam masa pandemi COVID-19, banyak keluarga yang takut berinteraksi secara langsung ke pusat pelayanan KB. Jadi program KB tidak maksimal.
Kemudian menurunkan angka kebutuhan KB, selanjutnya menurunkan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun. Berikutnya meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga. Terakhir meningkatkan median usia perkawinan pertama perempuan. “Saat ini 50 persen kawin pertama perempuan pada usia 20,7 tahun, seharusnya pada usia 22 tahun,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran pendataan keluarga, sebagai dasar basis data. Sementara itu, Ketua Panitia Mustika menyampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung 15-17 November 2022, diikuti sebanyak 82 peserta bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kutim, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan juga Kodim 0909 Kutim. (adv/sm4)
