Satumejanews.id SANGATTA – Upaya penurunan angka stunting terus dikebut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), kali ini digelar Diseminasi Audit Kasus Stunting yang berlangsung di Teras Belad Cafe And Resto Sangatta, Senin (9/9/2024). Tampak hadir Danramil 0909-01 Sangatta Kapten Inf Arif Safardiyatno, seluruh Camat se Kutim, perwakilan Forkompinda dan perangkat daerah terkait.
Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutai Timur, Saiful, mewakili Ketua TPPS Kasmidi Bulang, mengungkapkan kegiatan audit kasus stunting di Kutim bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus stunting yang terjadi pada semester pertama tahun 2024. “Tujuan utamanya adalah menyinkronkan data kasus stunting,” ujar Saiful yang juga menjabat Plt Sekretaris Bappeda Kutim.
Dalam proses audit ini, Saiful menekankan pentingnya peran DPPKB sebagai sektor utama. DPPKB diharapkan dapat berperan aktif dalam koordinasi dan sinkronisasi data, menetapkan target, serta menentukan pihak-pihak yang akan menangani kasus stunting. “Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan menurunkan angka stunting di wilayah Kutai Timur,” ucapnya.
Sebelumnya Plt Sekretaris DPPKB Mustika mewakili Kadis PPKB menyampaikan ada inovasi baru berupa kegiatan kolaborasi jemput bola stunting. Inovasi ini bertujuan untuk secara langsung turun ke lapangan guna mengidentifikasi dan menangani kasus stunting secara lebih efektif. “Kegiatan ini memerlukan partisipasi aktif dari perangkat daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran,” Kata Mustika.
Mustika juga menyampaikan dalam waktu dekat akan diadakan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Kabupaten, momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam penanganan stunting dan program keluarga berencana lainnya. Harganas akan menjadi platform penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menggali dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak.
Ia menambahkan Untuk memastikan kesiapan dan keselarasan dalam menghadapi survei dan evaluasi stunting, DPPKB akan mengadakan rapat koordinasi dengan tim survey dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat. Rapat ini akan difasilitasi oleh tim TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) yang akan melakukan koordinasi lebih awal ke Jakarta. “Sebelum survei SKI (Survei Keluarga Indonesia) dilakukan, kami akan mengadakan rembug untuk membedah metodologi survei yang akan diterapkan oleh tim Kemenkes,” Imbuh Mustika.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan semua pihak memahami dan menyepakati metodologi survei yang akan digunakan, serta memastikan hasil survei yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan pendekatan kolaboratif dan persiapan yang matang, diharapkan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif, membawa dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten.
Sementara itu, Satgas Stunting BKKBN Kaltim Ns Masdar John mewakili Kaper BKKBN Kaltim berharap diseminasi audit kasus stunting dapat memberikan hasil yang signifikan dan rencana tindak lanjut yang fokus pada penyelesaian akar masalah. Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Aksi Konvergensi Stunting (AKS) untuk memastikan efektivitas intervensi yang dilaksanakan.”Ada empat rangkaian utama dalam AKS yakni pembentukan tim, identifikasi kasus, audit kasus stunting, dan monev,” ujar Masdar John.
Ia mengingatkan setiap tahapan harus dilakukan dengan tepat untuk mencapai penurunan angka stunting yang efektif. Sedangkan pentingnya monev menjadi sorotan utama, untuk memastikan setiap intervensi yang telah direncanakan benar-benar diimplementasikan. Masdar John juga menekankan agar tidak ada laporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya. “Jangan sampai kita hanya membuat rencana tindak lanjut tanpa adanya implementasi yang nyata. Jika tidak dilakukan, tidak akan ada penurunan angka stunting,” tegasnya.(smn4)
