Satumejanews.id. SANGATTA – Meski Kutai Timur (Kutim) mengalami penurunan pendapatan tahun 2026 mendatang, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH), namun Wakil Bupati (Wabup) Mahyunadi tetap optimis, program pembangunan infrastruktur yang dicananngkan bisa tetap berjalan sebagaiman mestinya.
“Kita tetap jalan terus. Justri ini akan lebih efisien. Efisien bukan berarti pemangkasan. Jadi program yang akan kita laksanakan bisa lebih efektif dan tetap pada sasaran,” ujarnya usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Kutim, Jumat (31/10/2025).
Efisiensi yang dimaksud Mahyunadi adalah mengoptimalkan daya dukung anggaran untuk pembangunan yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Terutama peningkatan di bidang infrastruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jadi semua program yang kita rencanakan akan dapat semua. Nah, sekarang tinggal gemuk kurusnya saja. Yang akan terus kita dorong dengan kemampuan anggaran yang kita miliki,” bebernya.
Dirinya juga memastikan, seluruh program yang dicanangkan bisa berjalan seluruhnya di tahun 2028 sesuai target yang sudah ditetapkan. Termasuk adanya program Multy Years Contract (MYC) yang menjadi andalan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang saat ini belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten yang baru saja berusia ke 26 tahun ini.
“MYC kan tidak hanya terpaku terhadap besar atau kecil anggaranya. Jadi dengan adanya MYC ini bisa memangkas proses administrasi yang biasanya memakan waktu yang cukup lama,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam nota pengantar pemerintah yang disampaikan Wabup Mahyunadi mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026, menyebutkan, struktur anggaran yang diajukan mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026.
Menurutnya, Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp 4,8 triliun. Angka itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 431 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 4,3 triliun dan Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah sebesar Rp 91,98 juta. (adv/sm3)
