Satumejanews.id. BALIKPAPAN – Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) bersama Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kukar mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah (Monev JIGD), Selasa 17 Juni 2025, di Balikpapan.
Rapat Monev JIGD yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Kaltim itu, diikuti seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim. Terkiat masalah rogram satu data tersebut, Diskominfo Kukar tekah melakukan berbagai hal. Salah satunya terkait sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjangnya.
“Kita sudah melakukan distribusi bantuan drone kepada kecamatan-kecamatan, sebagai salah satu penujang dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan data spasial,” kata Pelaksana Pengolah Data dan Informasi Bidang Statistik Diskominfo Kukar, Ema Handayani.
Kegiatan yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Kaltim di Hotel Four Points, Balikpapan itu, selain Diskominfo Kukar selaku walidata geospasial daerah ada juga perwakilan Bappeda Kukar selaku pembina data geospasial daerah serta seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.
Menurut Ema, kegiatan Monev JIGD itu cukup bagus, lantaran manabha wawasan dan pengetahuan bagi peserta. “Materi yang disampaikan sangat relevan dan disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Ini memberi gambaran konkret terhadap implementasi dan pengaplikasian sistem informasi geospasial di daerah,” ujarnya.
Dikatakan, rapat itu merupakan momentum strategis untuk meninjau kemajuan pelaksanaan data geospasial di tiap Kabupaten/Kota se-Kaltim. Kegiatan ini juga dimaksudkan guna mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) khususnya dalam integrasi data sektoral dan spasial.
Bappeda Kukar yang diwaliki Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dari Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Indah Fitriani menyampaikan kondisi terkini pelaksanaan simpul jaringan geospasial di Kukar.
“Berdasarkan hasil evaluasi, saat ini Kukar telah menyiapkan rencana kerja untuk tahun 2025–2029, mencakup penguatan infrastruktur, kelembagaan, penyusunan regulasi, pengembangan forum Satu Data tingkat kecamatan, hingga rekrutmen tenaga ahli dan pelatihan bersertifikat di bidang informasi geospasial,” ujar Fitriani. (adv/sm/diskominfo)
