Satumejanews.id. KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) secara resmi meluncurkan Karti Kredit Pemerintah Daerah (KKPD, Jumat (29/11/2024), di Hotel Mercure, Samarinda.
Peluncuran KKPD itu dilakukan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono, dengan ditandai penyerahan seacar simbolis KKPD dari Banklatimtara kepada Kelaa Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah )BPKADF) Kukar Sukotjo.
Pada kesempatan itu, Sunggono mengatakan, Perangkat Daerah dan ASN Kukar termotivasi dengan program Kukar Idaman salah satunya DISAPA (Digitalisasi Pelayanan Publik). Sehingga jika ada kebijakan pemerintah pusat terkait digitalisasi selalu direspon positif dan langsung bisa “berlari”.
“Implementasi KKPD menjadi salah satu kendali dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah, agar lebih transparan dan akuntabel. KKPD juga merupakan bagian dari proses digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah.
Dikatakan, dalam implementasi KKPD, Pemda diwajibkan menggunakan kartu kredit minimal 40 persen dari Uang Persediaan (UP) untuk pembayaran pengadaan barang/jasa, dengan memprioritaskan Produk Dalam Negeri.
Penggunaan KKPD menjadi prasyarat dalam evaluasi rancangan peraturan daerah terkait APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk aktif menggunakan KKPD dan melakukan monitoring evaluasi dalam implementasinya.
“Semoga peluncuran KKPD ini dapat menjadi solusi percepatan dan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan mampu menambah kekuatan perekonomian daerah, di antaranya berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” ujarnya.
Hadir pada acara tersebut, seperti Plh Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Dr Horas Maurits Panjaitan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Utama Bankaltimtara, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar. (adv/prokom/diskominfo)
