Satumejanews.id. SANGATTA – Usulan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai timur (Pemkab Kutim) kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 10 milyar, dinilai anggota DPRD Kutim Hepnie Armansyah masih kurang.
“Seharunya bisa lebih, karena penyertaan modal di bank bertujuan untuk membiayai masyarakat. Terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM),” kata Hipnie kepada awak media.
Kendati demikian, Ketua Komisi B DPRD Kuti mini memberikan apresiasi kepada Pemkab Kutim yang telah mengusulkan penyertaan modal ke BPR tersebut. Dia berharap, penyertaan modal it uke depannya bisa memberikan manfaar bagi masyarakat Kutim.
Dijelaskan, penyertaan modal yang dikucurkan pemerintah Kutai Timur kepada BPR Kutim, selama ini ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kutim, terutama untuk menyokong permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutim.
“Penyertaan modal di BPR Kutim selama ini kami liat bermanfaat bagi masyarakat Kutim, terutama bagi usaha UMKM. Jadi, jika perlu nilai penyertaan modal oleh pemerintah tersebut ditambah lagi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Seperti dketahui, dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar pemerintah Kutai Timur terhadap KUA PPAS Perubahan Tahun 2024 lalu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyebutkan jika penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2023, adalah sebesar Rp 1,772 trilyun. Sedangkan dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan, dilakukan penambahan anggaran penyertaan modal (investasi) daerah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp10 milyar dan penyertaan modal pada Bank Kaltimtara sebesar Rp 3 milyar. (adv/sm3)
