Satumejanews.id. SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecelle, menyatakan keprihatinannya dan mengkritik keras kinerja Pertamina, terkait persoalan dugaan BBM oplosan yang dinilai merugikan individu. Selain itu, juga dinilai mengganggu perekonomian masyarakat secara luas, khususnya mereka yang menggantungkan hidup dari kendaraan bermotor.
Pernyataan itu disampaikan ketika menerima aduan dari perwakilan bengkel, komunitas pengemudi ojek online (ojol), saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga yang membahas persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga oplosan dan merugikan konsumen.
Rapat yang berlangsung pekan lalu juga pejabat DPRD Kaltim seperti Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecelle, Wakil Ketua I Ekti Immanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Region Manager Retail Sales Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselen.
Rapat berlangsung kondusif di awal, saat Komisi II mendengarkan langsung keluhan dari para korban. Perwakilan pengemudi ojek online yang hadir mengaku dirugikan secara finansial akibat rusaknya kendaraan mereka setelah menggunakan BBM jenis Pertamax. Mereka menyebut kualitas BBM menurun tajam dan tidak sesuai harga yang dibayarkan.
“Kalau tidak diganti, kami rugi tiga kali. Kami ini bukan orang kaya, Pak. Hidup dari motor. Isi bensin Rp50 ribu sehari, tapi dapetnya kualitas jelek. Motor rusak, harus diperbaiki. Rugi dua kali. Kalau sekarang datang ke sini dan tidak ada solusi, berarti kami rugi tiga kali,” kata Ivan Jaya, pengemudi ojol yang juga perwakilan komunitas Bubuhan Driver Gojek Samarinda.
Sabaruddin menegaskan bahwa isu ini menyangkut kepercayaan publik terhadap distribusi energi nasional. Ia mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusinya, serta membuka jalur komunikasi dan koordinasi secara transparan dengan DPRD dan masyarakat.
“Kalau masyarakat sudah dirugikan, harus ada bentuk ganti rugi yang nyata, bukan hanya imbauan untuk melapor ke hotline,” tegasnya.
Seiring berjalannya waktu, tensi rapat mulai meningkat. Beberapa anggota dewan melontarkan kritik tajam terhadap Pertamina dan mempertanyakan langkah konkret yang telah diambil. Salah satu anggota bahkan terlihat kesal dan menyinggung kerugian triliunan rupiah dalam kasus lain yang melibatkan Pertamina, sebagai bentuk kekecewaan terhadap minimnya tanggung jawab dalam menangani keluhan masyarakat. (adv/rd/sm)
