Satumejanews.id. SAMARINDA – Musibah banjir dan infrastruktur dasar yang kurang baik di Kota Samarinda, kembali menjadi sorotan wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai, hingga saat ini belum terlihat adanya upaya terpadu dan serius dalam mengatasi persoalan banjir yang telah terjadi bertahun-tahun tanpa solusi tuntas.
Menurut Ananda, salah satu akar persoalan terletak pada lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Ia menilai, ketidakharmonisan dalam perencanaan dan pelaksanaan program menghambat terwujudnya solusi jangka panjang, sementara intensitas banjir semakin meningkat setiap musim hujan tiba.
“Masalahnya bukan sekadar air tergenang, tapi tidak adanya langkah terintegrasi yang menyentuh akar permasalahan. Pendekatannya masih bersifat responsif, bukan preventif,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, Senin (26/5/2025).
Terkait masalah drainase di sejumlah yang dinilai masih kurang baik, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Belum lagi masalah jalan lingkungan yang rusak, serta minimnya pemeliharaan infrastruktur. Hal itu menunjukkan bukti lemahnya pengelolaan tata kota. Seharusnya, aspirasi warga mengenai banjir dijadikan pijakan utama dalam menyusun program prioritas pembangunan daerah.
Dikatakan, penanganan banjir tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Harus ada sinergitas kuat antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim, terutama dalam merancang anggaran yang tepat sasaran serta menentukan titik-titik rawan banjir yang menjadi prioritas utama penanganan.
“Kalau tidak ada peta perencanaan yang jelas, pembangunan hanya akan jadi tambal sulam. Provinsi perlu menyalurkan bantuan anggaran berdasarkan data wilayah terdampak, bukan hanya proyek rutin tahunan,” ucapnya.
Ananda mendorong pentingnya penerapan blueprint atau rancangan induk pengendalian banjir yang bisa dijadikan panduan setiap kali pemerintah menjalankan kebijakan pembangunan. Menurutnya, proyek tanpa dasar perencanaan hanya akan menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan perubahan signifikan.
Dia mengingatkan, program pembangunan harus benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. “Fokus kita bukan hanya memperbaiki saluran air atau jalan rusak, tapi bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah banjir sejak awal. Itu yang masih belum terlihat secara konsisten,” pungkasnya. (adv/rd/rn/sm)
