Sudarno alias Darno yang mengkritik kebijakan Gubernur HARUM.
Catatan Rizal Effendi
WA Grup Wartawan ramai menyikapi tulisan Achmad Ridwan atau Awan, founder selasar.co yang berjudul: “Mengkritik Gubernur Kaltim dengan Keras, Eh Ditelepon Ketua Ormas.”
Dalam tulisannya itu, Awan mengungkapkan, tanggal 27 Oktober lalu seorang ketua organisasi masyarakat (ormas) menghubunginya berkaitan dengan konten-kontennya yang mengkritik Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM).
“Saya ini melalui ormas kita (maksudnya ormas yang dia pimpin) adalah pendukung fanatik Pak Gubernur. Ketika ada yang membuat konten seperti yang dinda buat, ini kan sama saja menyinggung perasaan saya. Jujur aja dinda, saya tersinggung. Ini penghinaan juga buat saya,” kata sang ketua ormas tersebut.
Lalu dia meminta agar tak ada lagi komentar nyinyir terhadap Gubernur. “Saya mau ingatkan dinda, ini bukan ngancam, tapi boleh dibuktikan. Saya tidak mau lagi lihat komentar-komentar nyinyir kepada Pak Gub di media sosial,” ucapnya lagi.
Awan tak menyebut secara jelas siapa ketua ormas yang dimaksud. Tapi sang ketua itu mengajak dia bertemu dan mengundang ngopi di rumahnya. “Kita berdebat temu muka, kalau nggak cocok, berkelahi kita,” katanya begitu.
Empat hari setelah ditelepon, kata Awan, dia kembali meng-upload video kritik yang dialamatkan kepada Gubernur HARUM. Viral. Ditonton ratusan ribu kali warganet. Sang ketua ormas kembali menelepon dia. Tapi Awan mengabaikannya.
Menurut Awan, dia mendengar oknum ketua ormas tersebut juga menghubungi tokoh lain yang membuat konten kritik untuk gubernur. Bahkan dia mengajak duel satu lawan satu.
Tokoh yang dimaksud Awan itu sepertinya Sudarno atau Darno. Pegiat media sosial yang satu ini memang lagi gencar menyerang kebijakan Gubernur HARUM berkaitan dengan pengangkatan dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai Dewan Pengawas (Dewas) pada dua rumah sakit milik Pemprov Kaltim.
Yang menarik, Darno adalah mantan wakil ketua tim pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji sekaligus jurubicara dalam Pilgub 2024. Belakangan lewat medsos dia sangat aktif mengkritik kebijakan Gubernur HARUM yang dianggapnya tidak pro SDM lokal.
Darno juga mengakui ada ditelepon oknum ketua ormas. “Terima kasih sudah ditelepon ngajak duel. Kita tegak lurus aja Pak, tegak lurus untuk Kaltim. Keberpihakan kita untuk sumber daya masyarakat lokal Kaltim,” katanya menjawab lewat podcast.
Sedang Awan juga cukup tegar menghadapi tekanan. Malah dia memberi tips rahasia bagi oknum ketua ormas dan Gubernur HARUM dalam membungkam kritikan. “Cara terbaik membungkam kritik bukanlah dengan membungkam mulut kritikus, melainkan membungkam argumentasi. Tapi membungkam argumentasi diperlukan isi kepala yang mumpuni, bukan otot yang berisi atau isi rekening yang tak berseri,” begitu katanya.
RAMAI BERBAGAI REAKSI
Buntut dari tulisan Awan itu, muncul berbagai reaksi, baik dari kalangan wartawan maupun masyarakat lainnya. Apalagi ini kejadian kedua kalinya wartawan diancam oleh orang dalam lingkaran gubernur.
Akhir Juli lalu, aspri gubernur, Senja Fithrani Borgin, M.Hum terkesan mengancam awak media ketika jurnalis bertanya kepada HARUM soal ketidakhadiran di Rapat Paripurna DPRD. “Tandai… Tandai,” kata Senja ke arah wartawan yang bertanya.
Setelah memicu reaksi keras kalangan wartawan, Gubernur dan Senja akhirnya menyampaikan permintaan maaf. “Itu di luar kontrol saya, karena itu saya minta maaf,” kata HARUM.
Dalam kasus Awan, wartawan senior Charles Siahaan berpendapat, pernyataan ketua ormas itu sudah mengandung unsur intimidasi dan pembatasan kerja jurnalistik. Hal itu berpotensi adanya pelanggaran terhadap UU Pers, UU ITE dan KUHP. “Termasuk kategori ancaman terselubung atau implicit threat,” tambahnya.
Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim Intoniswan. Dia menyarankan Awan segera lapor ke polisi. “Apa yang disampaikan oknum ketua ormas tersebut surah termasuk mengancam keselamatan wartawan dan punya niat melakukan kekerasan fisik,” katanya seperti disiarkan NIAGA.ASIA.
Intoniswan mengajak wartawan lebih waspada, sebab gubernur Kaltim sekarang adalah orang kaya dan banyak uangnya. Dengan status demikian bisa saja ada oknum “mencuri” kesempatan dan melakukan hal-hal aneh dengan tujuan mencari simpati gubernur, padahal tindakan oknum itu tanpa sepengetahuan gubernur.
Dia mengajak kepada semua pihak yang berkeberatan terhadap karya jurnalistik wartawan untuk menggunakan saluran yang ada dan sesuai dengan ketentuan. “Gunakan hak koreksi dan hak jawab atau mengkonter lewat tulisan atau lisan,” tandasnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin juga sangat menyayangkan adanya upaya pembungkaman terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Dia minta para kepala daerah untuk bersifat terbuka dan tidak anti-kritik terhadap segala masukan. Di sisi lain pers juga harus objektif dan benar. “Pers penting sebagai kontrol sosial. Jadi kepala daerah harus terbuka menerima kritik,” katanya kepada NIAGA.ASIA.
Sementara itu Kamis (20/11) kemarin, sebanyak 25 ormas di Kaltim menyatakan sikap mendukung wartawan dan media yang mengekspos kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang tidak transparan dan menolak adanya intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada wartawan atau media.
Ke-25 Ormas itu di antaranya Pusaka, Kopadaska, FSPKSI, FKPPI, FPPI, Jaga Rakyat Kaltim, KIN-Green Leadership, LBH Pusaka, PAM KT, F-KALIBER, GALAK, LSM GAN dan Forum Solidaritas Borneo (FSB) Kaltim.
“Ruang demokrasi harus dijaga agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Kita juga mendorong Pemprov Kaltim agar menerapkan prinsip good governance secara konsisten, transparan dan akuntabel,” kata Ketua Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Kaltim, Rachmadansyah.
Tokoh masyarakat Kaltim, Mugeni juga mengecam keras adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oknum tertentu terhadap wartawan. “Intimidasi terhadap pers adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi,” tandasnya seperti diberitakan seputarfakta.com.
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH Pusaka), Gusti Addy Rachmany menyatakan siap mendampingi Awan. “LKBH Pusaka siap mendampingi dan memberikan dukungan. Jangan gentar atau takut menghadapi ulah oknum yang melakukan pengancaman terhadap wartawan,” tandasnya juga kepada NIAGA.ASIA.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan (PKBK), M Irfan Fajrianur, SE. “Tindakan mengancam dan menekan pers karena memberitakan atau mengkritik kerja seorang gubernur adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan pers dan merupakan pelanggaran serius terhadap HAM serta konstitusi,” jelasnya.
Kita berharap ancaman kepada Awan dan Darno bisa segera disudahi. Kita masih yakin Gubernur HARUM bisa menerima kritikan dan masukan. Termasuk orang-orang di sekelilingnya. Biar namanya tetap harum di mata awak media dan masyarakat.(*)
