Satumejanews.id. SANGATTA- Dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerjasama dengan PT KPC menggelar Rapat Koordinasi Kolaborasi Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Wisma Raya PT KPC pada Selasa (23/12/2025), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi bersama.
Kepala DPPKB Kutai Timur, Achmad Junaidi, yang bertindak sebagai pemateri utama, menyampaikan paparan mendalam berdasarkan data terkini. Dalam presentasinya, Junaidi mengungkapkan dinamika prevalensi stunting di wilayahnya. “Prevalensi stunting balita di Kutim sempat menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 39,7% pada 2019 menjadi 24,7% di 2022. Namun, tahun 2023 terjadi kenaikan signifikan menjadi 29%. Alhamdulillah, berdasarkan data 2024, kita berhasil menurunkannya kembali sebesar 2,1% menjadi 26,9%,” jelas Junaidi.
Meski mengalami penurunan, angka tersebut masih dinilai tinggi dan memerlukan intervensi yang lebih terarah dan masif. Data dari Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) pada Semester I 2024 menunjukkan angka 15%, mengindikasikan perlunya kerja keras yang berkelanjutan.
Untuk menajamkan intervensi, DPPKB telah memetakan 63.101 keluarga sasaran yang tergolong dalam Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang tersebar di 18 kecamatan. Data SIGA Semester II 2024 yang disajikan membeberkan profil risiko keluarga, mulai dari kondisi ekonomi (peringkat kesejahteraan 1-4), akses terhadap air minum layak dan sanitasi (jamban), hingga faktor “4 Terlalu” pada Pasangan Usia Subur (PUS) – yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.
“Fokus kita adalah intervensi yang tepat sasaran. Untuk keluarga dengan peringkat kesejahteraan rendah, programnya berupa pendidikan kesetaraan, pelatihan, bansos, dan penguatan UMKM. Untuk masalah sanitasi, kita dorong pembangunan akses air bersih dan jamban sehat,” papar Junaidi lebih lanjut.
Intervensi juga diarahkan pada kelompok rentan seperti Baduta (anak bawah dua tahun) dan Balita melalui kegiatan Posyandu rutin, pemberian makanan tambahan (PMT), stimulasi perkembangan, serta program Bina Keluarga Balita (BKB). Sementara bagi PUS, program difokuskan pada edukasi kesehatan reproduksi, layanan Keluarga Berencana (KB) yang mudah diakses, serta pendampingan khusus bagi calon pengantin dan ibu hamil melalui program seperti P4K dan Aplikasi CATIN.
Kolaborasi multipihak digadang-gadang menjadi kunci keberhasilan. Rapat ini sendiri merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dengan PT KPC sebagai mitra strategis. Kerja sama yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta sektor swasta diharapkan dapat memperluas jangkauan dan dampak program.
“Penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan data yang akurat dan intervensi yang kolaboratif, kita optimis target penurunan stunting dapat dicapai untuk mewujudkan generasi Kutai Timur yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutup Achmad Junaidi menegaskan komitmennya. (sm4)
