Satumejanews.id. SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, mengatakan, pengawasan terhadap implementasi program-program pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dikatakan, DPRD tidak hanya berperan dalam merumuskan legislasi, tetapi juga memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Kami tidak ingin program hanya selesai di atas kertas. Dampak nyatanya harus terasa. Karena itu, pengawasan menjadi hal yang tak bisa ditawar,” tegas Ananda.
Mengacu pada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kaltim memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, Ananda menilai angka tersebut perlu dianalisis lebih mendalam dari sisi kualitas pelaksanaan program dan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat langsungnya.
Ditambahkan, DPRD Kaltim akan terus aktif mengawasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, termasuk memantau apakah program telah menyasar kelompok yang tepat dan dijalankan secara efisien. Evaluasi berkala akan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Dewan siap untuk terus berada di garis depan dalam mengawasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar tidak hanya tepat sasaran, tapi juga efisien dan berdampak nyata,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ananda juga mengingatkan, target nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) cukup ambisius, terkait penurunan angka kemiskinan di Kaltim sekitar satu persen. “Ini angka yang cukup signifikan. Oleh karena itu, sinergi antarpihak sangat dibutuhkan agar target tersebut bisa tercapai dengan baik,” ujarnya. (adv/rd/sm)