Satumejanews.id. SAMARINDA – Guna menjalankan roda pemerintahan di provinsi ini, diperlukan hubungan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, khususnya dalam pengalokasian anggaran APBD.
“Hubungan kedua entitas ini seperti hubungan suami dan istri yang saling melengkapi dan bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan Pemprov sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Kaltim,” kata anggota DPRD Kaltim Jahidin kepada media.
Meskipun dirinya tidak terlibat langsung dalam Badan Anggaran (Banggar), ia tetap memantau secara seksama pengajuan anggaran yang dilakukan pemerintah. Sebagai anggota DPRD, ia memastikan, semua anggaran yang diajukan harus rasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. Menurutnya, pengalokasian anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.
“Proses persetujuan anggaran adalah bentuk dari kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah provinsi. Jika anggaran yang diajukan untuk perbaikan jalan atau infrastruktur lainnya masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan, Dewan pasti mendukung,” kata Jahidin.
DPRD selalu berusaha untuk mendukung setiap pengajuan anggaran yang dianggap penting untuk kemajuan daerah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Peran DPRD sangat penting sebagai mitra pemerintah, bukan sebagai lawan. Ia menyatakan bahwa kedua lembaga tersebut sejajar dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, menurutnya, penting bagi DPRD dan pemerintah untuk selalu menjaga komunikasi yang baik agar tidak ada kesalahpahaman dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.
“Hubungan ini harus seperti layaknya suami istri yang selalu berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Jahidin.
Dia mengingatkan terkait transparansi antara DPRD dan pemerintah sangatlah penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan efisien. Dengan transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi jalannya pembangunan dan alokasi anggaran yang ada. (adv/sm4)
