Satumejanews.id. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Temu Kerja Kader Verifikasi dan Validasi (Verval) Keluarga Berisiko Stunting (KRS) 2025, pemerintah daerah memperkuat kapasitas kader yang menjadi garda terdepan pendataan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Hj Herliana, saat membacakan sambutan Kepala Dinas PPKB Kutim dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor DPPKB Kutim, Senin (24/11/2025).
“Penanganan persoalan kependudukan melibatkan banyak sektor. Karena itu sinergi program mutlak dilakukan agar Bangga Kencana mencapai target RPJMD 2025–2029,” ujarnya.
Herliana menegaskan pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah strategis menghadapi pendataan keluarga skala penuh pada 2026. Penguatan kapasitas kader verval diperlukan agar proses verifikasi dan validasi berjalan terstandar serta menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.
Ia menjelaskan pengendalian penduduk harus bertumpu pada revitalisasi program keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan penyerasian data dari berbagai sumber seperti sensus, survei, dan registrasi vital. Regulasi nasional juga menjadi pilar penting. Sejumlah aturan—mulai dari UU No. 52/2009, UU No. 23/2014, hingga PP No. 87/2014—telah menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan populasi melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
“Data keluarga harus dikelola terpadu, dinamis, terukur, dan mampu menghasilkan informasi tepat waktu. Kita dituntut memastikan data benar-benar akurat dan valid,” tegas Herliana.
Ia juga mengingatkan kebutuhan data yang semakin kompleks mengharuskan pendataan berbasis by name, by address. Pada 2026, pendataan keluarga akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh desa dan kecamatan di Kutim.
“Tahun depan kerja kita lebih berat, bukan lagi hanya di lokus tertentu,” tutupnya.
Panitia kegiatan, Agustina, melaporkan Temu Kerja Kader Verval 2025 dirancang untuk meningkatkan kemampuan kader dalam memverifikasi dan memvalidasi data keluarga berisiko stunting. Peserta kegiatan meliputi PKB/PLKB atau PPPK dari dua kecamatan (8 orang), kader verval (18 orang), pejabat struktural dan penata KKB serta staf DPPKB (14 orang) dan perwakilan bidang pengendalian penduduk (15 orang).
Materi kegiatan mencakup percepatan penurunan stunting melalui pemutakhiran data KRS serta sesi berbagi pengalaman lapangan.
“Semoga kegiatan ini tidak hanya berjalan baik, tetapi juga memperkaya pemahaman dan meningkatkan kapasitas kader verval di kabupaten,” kata Agustina.
Dengan penguatan kualitas data, DPPKB Kutim optimistis upaya percepatan penurunan stunting dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi keluarga serta pembangunan daerah. (sm4)
