Satumejanews.id. KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mendorong penguatan tata Kelola Perkebunan kelapa sawit yang adil, inkusif dan respon gender.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kutim dalam sambutan terulis yang dibacakan Kelapa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kadistransnaker) Kutim Sulistiono, ketika membuka Lokakarya Multipihak Penguatan Sinergi Lintas Sektor “Suara Setara, Karya Nyata” yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Senin (14/9/2026).
“Setidaknya ada empat pilar yang perlu dikembangkan ke depan, untuk penguatan tata Kelola tersebut. Jangan sampai, Lokakarya hari ini, berhenti sampai di sini saja. Harus ada tindak lanjut ke depannya, agar menjadi bukti nyata di lapangan, melalui rencana aksi multipihak,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat empat pilar utama yang didorong dalam penguatan tersebut. Pertama, diseminasi dan pembelajaran Participatory Action Research (PAR). Kedua, penerapan norma kerja layak yang responsif gender.
Ketiga, penyusunan rencana aksi multipihak yang memuat rencana kerja dan pembagian peran secara terstruktur. Keempat, penguatan sinergi lintas sektor dengan memperjelas peran masing-masing pihak.
Dalam skema tersebut, DP3A dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim memiliki peran dalam pembinaan. Sementara Disnakertrans Provinsi Kaltim berperan dalam aspek pengawasan dan audit, sedangkan perusahaan perkebunan menjadi implementator kebijakan di lapangan bersama serikat pekerja dan komite gender.
Menurut Bupati, lokakarya tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komitmen berbagai pihak sekaligus menyusun langkah yang lebih konkret dalam mendorong peran perempuan dan perlindungan pekerja perempuan di sektor sawit.
Sulisman mengatakan, lokakarya juga ditargetkan menghasilkan matriks rencana aksi multipihak untuk membangun pemahaman kolektif di antara seluruh pemangku kepentingan.
Target jangka panjangnya adalah terciptanya iklim ketenagakerjaan perkebunan kelapa sawit yang adil, inklusif dan responsif gender.
“Sehingga dapat tercipta ruang kerja yang aman, sehat, dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan serta meningkatnya kesejahteraan dan produktivitas pekerja perempuan sawit di Kutim,” ujarnya. (adv/tg)
