Satumejanews.id SANGATTA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat Paripurna ke 50 dan 51 tentang Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Kutai Timur (Kutim) mengenai Kegiatan Tahun Jamak serta Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten tahun anggaran 2023 pada Rabu (30/11/2022) malam.
Paripurna yang di pimpin oleh ketua DPRD Joni di damping kedua wakilnya yakni Asti Mazar serta Arfan ini di rangkai dengan mendengarkan pemandangan fraksi-fraksi tentang RAPBD Kutim tahun 2023.
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah agar dapat memaksimalkan upaya pengumpulan PAD agar dapat mencapai nilai yang lebih tinggi, selain itu, pihaknya juga menyoroti persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terutama dalam pemenuhan gaji para pegawai PPPK yang ada di Kutai Timur. Kami meminta Pemda agar dapat mengatur skema penyaluran gaji yang baik, agar tidak menunggak atau terlambat bayar di tahun.
Terkait kegiatan tahun jamak, Fraksi Golkar, mendukung secara penuh, hal ini di maksudkan sebagai upaya untuk percepatan pembangunan, namun dengan catatan, sepanjang penetapan ini tidak bertentangan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, dengan meningkatnya anggara belanja daerah di harapkan mampu untuk mempercepat pemerataan pembangunan di segala bidang serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di 18 kecamatan yang ada.
Selanjutnya, fraksi Nasdem menyebut, penyusunan RAPBD tahun 2023 seharusnya di dasari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan perwujudan amant rakyat kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Program pembangunan melalui skema pembiayaan Multy Years, fraksi Partai Persatuan Pembanguan meminta, hendaknya di laksanakan secara optimal dan meminta agar semua anggota legislatif di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) ikut terlibat dalam hal pengawasan agar kegiatan di maksud bisa sesuai yang di harapkan dan mampu di nikmati oleh masyarakat.
Kemudian, Fraksi amanat keadilan berkarya memandang Anggaran belanja daerah yang saat ini masuk dalam kategori terbesar sepanjang sejarah di Kabupaten yang baru saja berusia ke 23 ini, bukanlah angka yang kecil sehingga diperlukan keseriusan dan niat baik untuk mengelola agar sesuai dengan rencana pembangunan kabupaten Kutai timur yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pengaturan dan kesejahteraan rakyat.
Terakhir, fraksi partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk dapat dilaksanakan dengan penuh hati-hati dilaksanakan secara transparan dan terbuka serta serta mengikuti regulasi yang telah diamanatkan dalam PP nomor 12 tahun 2019, selain itu pihaknya juga mengingatkan, agar rekan sejawatnya di DPRD dapat benar-benar menjalankan fungsi controlling dalam pengelolaan APBD tahun 2023.(smn5/smn1)
