Satumejanews.id. SANGATTA- Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kerasipan dinilai sangat penting dan diperlukan di sebuah pemerintahan. Baik arsip digital maupun arsip manual yang semuanya memiliki porsi kepentingannya masing-masing.
“Sebuah pemerintahan tanpa tata kelola kearsipan yang baik akan mengalami banyak masalah, terutama jika ada tuntutan di jalur hukum,” kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kerasipan, dr Novel Tyty Pamebonan.
Pernyataan itu disampaikan Novel, panggilan akrab politisi Partai Gerindra ini, usai menghadiri Rapat Paripurna persetujuan Perda Kearsipan di Gedung DPRD Kutim, Selasa (6/5/2023).
Sebelum Raperda ini disahkan dan disetujui antara DPRD dan Pemkab Kutim, Pansus sudah membahasnya dengan instansi terkait. Pembahsan itu dilakukan sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat paripurna dipimpin Ketua H Joni didampingi Wakil Ketua H Arfan. Kegiatan itu dihadiri 28 anggota dewan lainnya dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Kutim serta undangan lainnya. Sedangkan dari Pemerintah Kutim selain Bupati Ardiansyah, juga ada Plt Admum Didi Herdiansyah, unsur Forkpimda, sejumlam Kepala OPD dan undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Ardiansyah mengatakan, pengelolaan arsip diperlukan untuk menunjang kegiatan administrasi yang lebih efisien. Mulai dari pendataan, peminjaman arsip, hingga restorasi dan juga preservasi arsip.
Ardiansyah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir ini, persetujuan bersama merupakan cerminan dari hubungan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah yang dilandasi oleh semangat kemitraan.
“Kesemuanya itu semata-mata cerminan dari demokrasi demi tercapainya rumusan peraturan daerah yang terbaik dan berkualitas. Semoga apa yang telah kita lakukan dan kini dapat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” ujar Ardiansyah. (adv/sm4)
