
Satumejanews.id. SANGATTA – Potensi destinasi wisata di Kutim yang cukup besar, perlu ditangani secara serius. Sebab, jika dikelola dengan baik justru bisa menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan.
Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Kutim Siang Geah, lantaran destinasi wisata di Kutim belum dikelola secara maksimal selama ini. Dia ingin, suatu saat nanti, potensi wisata di Kutim dikelola dengan baik dan menjadi sumber PAD.
“Sudah saatnya, kita mulai fokus membangun destinasi wisata. Mulai infrastruktur jalan menuju lokasi wisata sampai pengelolannya. Jika infrastruktur bagus, saya optimis, lima atau sepuluh tahun ke depan akan berbeda, lantaran masyarakat banyak tertarik karena jalan sudah baik menuju lokasi wisata,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
Wilayah Kutai Timur yang sangat luas dan banyak memiliki potensi wisata dapat dikembangkan secara bergantian. Misalnya fokus di kawasan perkotaan terlebih dulu, seperti pantai Telul Lombok atau Kenyamukan dan sekitarnya.
Kemudian secara perlahan menuju ke kecamatan lain yang lebih dekat, seperti Bengalon. Atau bisa juga di kecamatan Muara Wahau atau Kongbeng yang juga tidak kalah menariknya dalam hal potensi wisata, baik budaya maupun alam.
“Di Kutim ini cukup banyak wisata yang dapat dikembangkan. Dengan lokasi yang didominasi hutan dan pegunungan. Sangat disayangkan Pemkab belum maksimal dalam mengembangkan wisata tersebut,” ujarnya.
Ia menyebutkan, di Kecamatan Karangan serta Bengalon terdapat wisata alam pegunungan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Wisata yang dimaksud ialah pegunungan Karst Mengkuris dan Mangkalihat.
Di kawasan tersebut dikelilingi oleh dinding-dinding terjal, gua bawah tanah dengan ukiran alam yang eksotis, serta perbukitan hijau yang terbentang luas.
“Misalnya lagi Goa Gunung Kombeng yang berada di Kecamatan Muara Kongbeng yang juga memiliki kekayaan alam melimpah. Sehingga dapat dijadikan destinasi wisata yang khas untuk wilayah Kutim,” jelas Siang Geah.
Namun demikian, untuk mengembangkan destinasi wisata akan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Dia mengatakan, persoalan tersebut kembali lagi kepada Pemkab dan pemerintah pusat dalam pengaturan sistem anggaran.
“Dalam hal ini, para staf ahli pemerintahan seharusnya dapat melobi terkait penganggaran. Namun tetap memperhatikan konsistensi penggunaan anggaran. Jika ada anggaran yang masuk ke daerah maka digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya,” tandasnya. (adv/*)