Satumejanews.id. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tetap berkomitmen mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, juga mengalokasikan belanja daerah lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat.
“Guna nelaksanakan hal tersebut, diperlukan dukungan dan konstribusi aktif semua pihak, khususnya bagi anggota DPRD. Kami beharap, para wakil rakyat yang terhormat bisa mengawal pelaksanaan APBD tahun 2024 mendatang hingga selesai,” kata Asisten Perekonomian Pembangunan Setkab Kutim, Zubair, ketika membacakan tanggapan pemerintas atas pemandangan umum fraksi DPRD.
Sebelumnya, Fraks-fraksi DPRD Kutim telah menyampaikan pemandangan umumnya dalam sidang paripurna. Meski seluruh fraksi menyetujui Raperda APBD segera disahkan, namun ada beberapa catatan yang disampaikan fraksi-fraks di lembaga legislatif tersebut.
Pada kesmepatan itu, Zubair atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi respons positif dari Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PDI Perjuangan, terkait penambahan pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer.
“Tentunya hal tersebut tidak akan tercapai tanpa kerjasama dengan stakeholder terkait. Khususnya dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya di hadapan pimpinan sidang Joni, 21 anggota DPRD, Asisten Pamkesra Poniso Suryo Renggono, Kepala Perangkat Daerah, perwakilan Forkopimda serta undangan yang hadir.
Secara prinsip, sambung Zubair, tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kutim, sangat subtantif bagi pembangunan di tahun 2024 mendatang. Misalnya saja, seperti yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem, mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur. Terdapat masukan bahwa pembangunan infrastruktur harus lebih merata di daerah-daerah agar investasi dan pembangunan bisa lebih merata. Termasuk perihal pemerataan demikian halnya, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan Fraksi PPP mengenai alokasi anggaran antar SKPD yang harus merata. Agar masing-masing SKPD tidak ada yang merasa dianaktirikan, sehingga kolaborasi antar sesama SKPD dapat berjalan dengan baik.
Perbaikan sumberdaya manusia juga merupakan tanggapan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya atas masukan tersebut melalui penerapan program dalam hal stunting, pemenuhan hak-hak guru, dan sarana-prasarana pendidikan. Pihaknya juga bersepakat mengenai optimalisasi infrastruktur dan percepatan pembangunan.
“Terkait usulan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, tentang orientasi anggaran pada hasil atau output, pemerintah sepenuhnya sepakat. Bahwa paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output,” bebernya.
Sedangkan terkait catatan yang disampiakn oleh Fraksi Golongan Karya, pemerintah juga memiliki pandangan yang sama mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah tersebut sangat penting, termasuk untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di setiap kecamatan.
Sedangkan untuk masukan yang diberikan oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah atau yang lainnya. Pemerintah juga sepakat bahwa belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas masukan dan pandangannya terhadap lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Pada poin infrastruktur, misalnya, kami akan bekerja dengan optimal guna menyelesaikan dan memaksimalkan pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi, dan air bersih. Sebab, infrastruktur sangatlah penting bagi masyarakat kita,” pungkasnya. (adv)
