Satumejanews.id. SANGATTA – Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tidak ada rencana menambah jumlah kader, untuk percepatan stunting di daerah ini. Baik kader Posyandu, Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Yang penting bukan banyaknya jumlah kader, tetapi bagaimana mereka dapat bekerja optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah akan terus memperkuat dukungan, termasuk melalui insentif,” ujar Mahyunadi, ketika memimpin Rapat Koordinasi terkait penurunan Stunting di Kutim.
Sebagai bentuk komitmen, Mahyunadi menyetujui adanya penambahan insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebesar Rp200.000 per orang setiap bulan yang akan dialokasikan melalui APBD tahun berikutnya.
Dalam rapat itu, terungkap data bahwa DPMDes memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM), sementara Dinas Kesehatan membina sekitar 3.000 kader Posyandu yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Dari sisi DPPKB, tercatat 492 kader IMP tersebar di 141 desa/kelurahan, serta 528 kader TPK yang aktif dalam program pendampingan keluarga berisiko stunting.
Angka tersebut menunjukkan betapa luasnya jaringan kader di lapangan yang menjadi ujung tombak program pemerintah dalam menekan angka stunting di Kutim.
Dari hasil rapat, disepakati beberapa langkah tindak lanjut. Pertama, Pemkab Kutim melalui Bagian Hukum dan BRIDA akan mengkaji ulang serta menyempurnakan draft SK Honor Kader sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting. Selain itu, segera akan diajukan usulan Standar Satuan Harga (SSH) honor kader sebesar Rp200.000 ke Bagian Penyediaan Barang dan Jasa untuk diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Wakil Bupati juga menginstruksikan agar setiap kecamatan dan desa menindaklanjuti hasil rapat ini dengan menerbitkan SK kader di wilayahnya masing-masing.
“Percepatan penurunan stunting tidak hanya soal data, tapi tentang kerja nyata di lapangan dan kader adalah garda terdepan kita,” ujar Mahyunadi. (adv/sm4)
