Satumejanews.id. KUTAI KARTANEGARA – Untuk menerapkan Undang Undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pekerbunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama Kukar, melaksanakan uji konsekuensi terhadap usulan informasi yag dikecualikan.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 Diskominfo Kukar pada Selasa (5/8/2025) itu, berjalan lancar sesuai rencana. Pada acara itu, PPID Disbun mengajukan enam usulan nformasi untuk dikecualikan.
“Namun setelah dilakukan pembahasan mendalam oleh tim, hanya dua usulan yang disepekati dan memenuhi kriteria sebagai informasi yang dikecualikan,” ujar Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun ) Kukar M Taufik.
Pelaksanaan uji konsekusi itu dihadiri unsur pemerintah, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM).
Uji konsekuensi ini guna memastikan setiap pengecualian informasi publik memiliki dasar yang jelas. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan turunannya.
Uji konsekuensi ini diharapkan, dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Disbun makin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu juga untuk melindungi informasi yang memang harus dirahasiakan demi kepentingan publik dan kelembagaan.
Daril hasil uji konsekusie itu, dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar nomor 002/SK-PPIDU/KKR/488.3/8/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Ddkecualikan pada Disbun Kukar tahun 2025. Tim penguji kegiatan tersebut adalah, Buyung Marajob(LSM Pokja 30), Abd Majid Mahmud (Universitas Kutai Kartanegara), Zainul Effendi Joesoef (Diskominfo Kukar), Samsiar (selaku Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan Disbun Kukar). (adv/sm/diskominfo)
