Satumejanews.id. SAMARINDA – Gaya kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengedepankan efisiensi anggaran dan kedisiplinan birokrasi mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Dalam evaluasi 100 hari pertama masa jabatan gubernur, Hasanuddin menilai telah terjadi perubahan nyata dalam pola tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Kaltim.
Menurut Hasanuddin, langkah-langkah awal yang diterapkan gubernur telah menunjukkan pergeseran paradigma birokrasi, dari yang sebelumnya sarat formalitas menjadi lebih berorientasi pada hasil. “Dalam waktu singkat, kita bisa melihat pola kerja yang lebih fokus dan hemat. Ini indikasi baik bahwa arah kepemimpinan baru ini berpihak pada hasil, bukan formalitas,” ujar Hasanuddin.
Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah larangan penyelenggaraan rapat di hotel. Kini, seluruh pertemuan diarahkan untuk digelar di kantor masing-masing instansi. Hasanuddin menyebut kebijakan ini sederhana namun memiliki dampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran. “Kita tidak lagi melihat anggaran tersedot hanya untuk fasilitas mewah, padahal substansi pembahasannya bisa dilakukan di kantor,” ujarnya.
Tak hanya soal penghematan, peningkatan koordinasi juga menjadi poin penting dalam evaluasi. Hasanuddin menyoroti adanya kebiasaan baru berupa rapat koordinasi mingguan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, forum rutin ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari tumpang tindih program kerja.
“Koordinasi yang kuat antar OPD adalah pondasi agar semua bergerak ke arah yang sama. Pemerintahan yang tertib harus dimulai dari dalam,” tegas politisi Partai Golkar tersebut. Ia berharap pola kerja yang mulai terbentuk ini bisa dipertahankan dan dijadikan budaya birokrasi yang berkelanjutan.
Hasanuddin juga menyampaikan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi, khususnya dalam menghadapi tantangan baru akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menekankan bahwa efisiensi harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak oleh IKN.
“Kami akan terus mengawal agar efisiensi ini juga sejalan dengan keadilan pembangunan. Dengan hadirnya IKN, Kaltim harus semakin siap, solid, dan adaptif menghadapi dinamika baru,” pungkasnya. (rd)
