Satumejanews. SANGATTA – Kutai Timur yang memiliki anggaran cukup besar mencapai Rp 14 trilyun tahun 2024 ini, masih mengalami kendala. Terutama dalam penyerapan anggaran yang belum signifikan dan tidak sesuai target yang ditetapkan sebelumnya.
“Hingga triwulan ketiga 2024 ini, berdasarkan Rapat Pengendalian Oprasional (Radalok) bulan November lalu, penyerapannya baru sekitar 29 persen. Hal ini tidak sesuai target yang ditetapkan sebesar 75 persen,” kata anggota DPRD Kutim Pandi Widiarto.
Sebenarnya menurut Pandi, dengan anggaran yang cukup besar tersebut, banyak masyarakat yang mendambakan terdampak terhadap berbagai program pembangunan yang dilakanakan pemerintah. Namun, melihat serapan yang ada, harapan masyarakat tersebut belum bisa terwujud sepenuhnya.
“Bahkan terkait tingkat kesejahteraan masyarakat belum bisa dirasakan. Hal ini sangat disayangkan, karena Kutim memiliki anggaran besar, namun dampak yang dirasakan Masyarakat belum signifikan,” kata Pandi.
Pemkab Kutim tambah Pandi, seharusnya melakukan langkah konkret dengan mengoptimalkan seluruh APBD untuk kemaslahatan orang banyak. meggunakan dengan bijak serta efisien terutama dengan menghadirkan program atau kegiatan yang dampaknya bisa langsung dirasakan manfaatnya masyarakat.
“Salah satu kendala lambannya progress penyerapan anggaran adalah, khususnya di instansi teknis ya, yakni banyaknya pegawai yang dinas luar (DL), ini sudah akhir tahun,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan perjalanan dinas. Namun dirinya menekankan agar para “abdi negara” tersebut bisa lebih fokus untuk kerja-kerja produktif, yakni menyelesaikan berbagai program pembangunan yang sudah lama dinanti masyarakat.
“Termasuk banyaknya Bimtek (Bimbingan Teknis) yang dilakukan. Dan itu tidak sedikit pegawai yang ikut, sehingga menjadi persoalan juga,” imbuhnya.
Ke depan, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kutim ini akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap program-program pemerintah yang dinilai kurang memberikan dampak yang signifikan untuk membantu merealisasikan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah
“Salah satu yang akan kita evaluasi yakni terkait Bimtek. Boleh saja Bimtek tapi jangan sampai berlebihan, apalagi ini sudah akhir tahun,” pungkasnya. (adv/sm3)
