Satumejanews.id. SANGATTA- Anggota Komisi D Bidang Kesejahteran Rakyat DPRD Kutim Yan angkat bicara terkait lambannya progress penyerapan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Salah satunya disebabkan manajeman yang kurang professional.
Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar dimiliki daerah saat ini, pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasi serta mempersiapkan dengan menempatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kemampuan yang disesuai dengan kapasitasnya.
“Ini menjadi salah satu alasan kenapa penyerapan kita melambat. Karena banyak yang belum bisa bekerja secara professional dan belum paham tentang tata kelola,” ujarnya.
Dampak dari lambannya progress penyerapan anggaran yang tahun ini menembus hingga Rp 14 trilyun tersebut, tidak lain adalah masyarakat kembali harus bersabar dan menunggu untuk bisa menikmati hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Anggaran memang besar, tapi tidak semua terserap. Ini menjadi kendala kita yang harus terus upayakan agar tidak terjadi lagi ke depannya,” ucap Yan.
Namun di sisi lain, dirinya juga menyadari dengan jumlah anggaran yang cukup besar saat ini, tidak sebanding dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini. Meskipun pemerintah sempat melakukan penerimaan pegawai, namun diketahui, pegawai tersebut merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya berstatus tenaga honor di instansi tersebut.
“Artinya jumlah pegawainya tidak bertambah hanya berubah statusnya saja. Dan saat ini anggaran kita terus naik. Misalnya mengerjakan anggaran Rp 700 milyar aja ngos-ngosan. Sekarang ditambahi lagi anggaranya yang lebih besar, ini kan sulit. Biar pegawai kita dikasih gaji besar, tidak akan mampu karena memang sudah maksimal,” bebernya. (adv/sm3)
