Satumejanews.id. SANGATTA – DPRD Kutim menyoroti terkait proses ditribusi program beasiswa yang dicanangkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat, terutama bagi warga yang berada di wilayah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses informasi.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kutim, Yan menyebut, meskipun saat ini, pemerintah daerah memberikan porsi yang cukup besar melalui anggaran daerah untuk membantu meningkatkan pelayanan pendidikan, namun kenyataanya di lapangan, masih saja ditemui siswa yang belum mendapatkan program beasiswa tersebut.
Diketahui, tahun ini, Pemkab Kutim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21, 5 milyar untuk program beasisw yang diperuntukan bagi siswa di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Menengan Pertama (SMP) yang bisa diakses melalui jalur prestasi maupun kategori siswa kurang mampu.
“Saya harapakan beasiswa ini bisa dibagikan secara merata di seluruh wilayah yang ada, karena selama ini masyarakat taunya kan lewat internet, kami minta sekolah juga turut dilibatkan, karena masih banyak daerah kita yang masih blank spot (tidak ada jaringan),” ujarnya.
Menurut bendahara Partai Gerindra Kutim ini, apabila pemerintah tidak membuka akses secara manual, dikhawatirkan masyarakat terutama siswa yang berada di wilayah yang belum memiliki akses jaringan komunikasi yang baik tidak akan bisa menikmati program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut.
“Dan persoalan ini juga selalu muncul dalam setiap reses yang saya lakukan, terutama di daerah pedalaman. Dan saya berharap pemerintah segera lakukan perubahan, karena saya ingin seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan program ini, mengingat beasiswa ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pembangunan SDM kita agar lebih berkualitas,” ungkap Yan. (adv/sm3)
