Satumejanews.id. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 yang menjadi dasar dalam Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) oleh BPK Kaltim, memperoleh apresiasi kalangan anggota DPRD Kutim.
Salah satunya Faizal Rachman. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, prestasi yang diraih itu diharapkan bisa terus dipertahankan di masa mendatang. “Sudah sewajarnya Pemkab Kutim diberikan apresasi atas perolehan predikat opini WTP tersebut,” kata Faizal.
Pihaknya juga meucapkan terima kasih kepada BPK RI yang sudah bekerja secara profesional, atas audit yang telah dilaksanakan di lingkup Pemkab Kutim. Mudah-mudahan audit yang dilakukan BPK itu menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
Meskipun demikian, Faizal mengaku belum melihat secara langsung LHP LKPD tahun anggaran 2023 tersebut. Tapi dia berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti dan mendalami rekomendasi yang berisi catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI tepat waktu. Mengingat, BPK RI memberikan tenggat waktu 60 hari bagi setiap daerah untuk dilakukan perbaikan.
“WTP ini kan jadi target setiap pemerintah daerah, dan saya harap prestasi ini jadi cambuk bagi mereka (pemerintah daerah) agar kedepan semakin baik lagi,”ujarnya.
Politisi dari partai besutan Megawati Soekarno Putri ini, juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengambil hikmah atas kejadian yang pernah menimpa kabupaten yang akan segera berusia ke 25 tahun ini, dimana salah satu pejabat tertangkap oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
“Apakah WTP ini tidak bermasalah, karena banyak yang mendapatkan WTP tiba-tiba ada guncangan, makanya itu nanti akan kita pelajari juga hasil ini melalui Panitia Khusus (Pansus) di DPRD,” ungkap Faizal
Dia berharap, pemerintah bisa terus menunjukan kinerja yang professional mengedapkan transparansi dan keterbukaan, termasuk dalam dalam penyajian LKPJ yang juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran yang di amanahan oleh masyarakat. (adv/sm3)
