Satumejanews.id. SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Menurutnya, lambatnya peningkatan akses jalan dan konektivitas di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan, berdampak terhadap mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
“Di wilayah hulu Kukar seringkali luput dari prioritas pembangunan. Padahal, aktivitas masyarakat di daerah ini cukup tinggi, terutama pada momen-momen penting seperti bulan Ramadan. Bukan soal jalan rusak saja, tapi bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, berdagang, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tanpa terhambat,” ujarnya.
Dia menyayangkan terkait rendahnya realisasi anggaran peninggian jalan yang dialokasikan dalam APBD Kukar 2025. Dari rencana awal sebesar Rp50 miliar yang terealisasi hanya sekitar Rp20 miliar. “Itu pun baru fokus pada peninggian badan jalan, belum menyentuh hal lain seperti perbaikan jembatan atau koneksi antarwilayah,” tambahnya.
Salehuddin juga menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap transportasi feri untuk menyeberangi sungai sebagai satu-satunya jalur penghubung antarwilayah. Kondisi ini dinilai tidak efisien dan sering menjadi hambatan dalam distribusi logistik, bahkan berkontribusi pada lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk. Akhirnya harga barang juga ikut naik. Ini menyulitkan masyarakat yang sudah terbebani oleh perlambatan ekonomi nasional,” jelasnya.
Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar ini menekankan, perlunya pendekatan jangka panjang dan lintas sektor untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu opsi yang disarankannya adalah menghidupkan kembali rencana konektivitas antarkecamatan melalui skema pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Infrastruktur itu investasi. Kita harus berani melihat ke depan. Jangan cuma tambal sulam. Harus ada kajian menyeluruh agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak luas,” tegas Salehuddin.
Untuk itu, dia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar. Hal ini penting agar pembangunan di daerah hulu tidak terus tertinggal dari wilayah pesisir atau perkotaan. (adv/rd/sm)
