Satumejanews.id. SANGATTA – Setelah dikukuhkan sebagai duta Tamasya oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji beberapa waktu lalu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan istri yang juga Ketua PKK Kutim Hj Siti Robiah, Kamis (5/6/2025) tampil di podcast Bangga Kencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim.
Saat tampil di podcast Bangga Kencana epiode terbaru itu, Ardiansyah dan Siti Robiah membahas terkait peran, strategi, dan tantangan dalam menjalankan tugas baru mereka. Acara yang berlangsung di ruang Multimedia, Kantor DPPKB Kutim, Kamis (5/6/2025) ini menghasilkan sejumlah poin penting.
Ditemui usai podcast Bupati Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan pentingnya tanggung jawab yang menyertai predikat Duta Tamasya Nasional. Ia juga menyampaikan sejumlah program Kutim yang telah berhasil menekan angka stunting dari 29% tahun 2023 ke 20,6% tahun 2024 sehingga turun sebesar 8,4% berdasarkan data survey status gizi Indonesia.
“Sukses ini, merupakan hasil kolaborasi luar biasa antara DPPKB, desa, RT, perangkat daerah lain dan bahkan kepala desa yang berperan aktif sebagai orang tua asuh,” ucap pria kelahiran muara pahu tersebut.
Ia bakal menerbitkan surat edaran untuk mendorong kolaborasi dengan stakeholder dan perusahaan swasta terkait Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.
Tak lupa, Bupati juga menyinggung pentingnya peran Tempat Penitipan Anak (TPA), pasalnya masih perlu pelatihan bagi pengasuh dan standar operasional prosedur yang baik.
Sedangkan Ketua TP-PKK, Siti Robiah, menambahkan TP-PKK telah lama terlibat dalam pengasuhan anak melalui TPA yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk di kantor PKK dan TK Pembina Kecamatan.
“Meski beberapa TPA belum tercatat di Dinas Pendidikan, ini menunjukkan komitmen TP-PKK dalam mendukung pengasuhan anak,” imbuhnya
Ia juga menyebutkan bahwa program Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebelumnya telah dihentikan karena dihapus dari kurikulum PKK. Jadi TP-PKK tak melaksanakannya lagi.
Sementara itu, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menjelaskan pengukuhan Bupati dan Ketua TP-PKK sebagai Duta Tamasya Nasional merupakan kabar gembira.
“Namun hal ini pun harus senada dengan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah (PD) terkait dalam menjalankan program Tamasya, bukan hanya sekedar peluncuran program saja,” ujarnya.
Ia mengungkapkan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), hanya ada tujuh TPA resmi di Kutim. TPA lain yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, jumlahnya terbatas dan penanganannya berada di tingkat provinsi. Ke depan, DPPKB Kutim akan fokus pada standarisasi operasional prosedur semua TPA dan monitoring dan evaluasi lapangan, khususnya di perusahaan-perusahaan besar seperti PT DSN yang memiliki banyak TPA.
“DPPKB juga akan memastikan terlaksananya program makanan tambahan (PMT) gratis bagi anak-anak di TPA yang berasal dari keluarga berisiko stunting. Data tumbuh kembang anak akan dilaporkan ke SIGA ELSIMIL dan aplikasi stunting untuk pemantauan yang lebih baik,”pungkasnya. (sm4)
